Pemakzulan Bupati, DPRD Katingan Juga Konsultasi ke Mendagri dan MA

Jakarta - DPRD Katingan telah melakukan rapat dan sepakat untuk memakzulkan Bupati Katingan Ahmad Yantenglie atas kasus dugaan perselingkuhan. DPRD Katingan akan melakukan konsultasi sebelum memakzulkan Ahmad.

Ketua Komisi I DPRD Katingan Karyadie mengatakan, pihaknya akan melakukan konsultasi ke Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan Mahkamah Agung (MA) ke Jakarta. Pasalnya, pihak DPRD Katingan belum berpengalaman soal memakzulkan kepala daerah.

"Sebanyak 23 dari 25 anggota DPRD Katingan sepakat untuk melakukan pemakzulan, tapi sebelumnya dilakukan konsultasi. Kami akan ke Mendagri dan MA di Jakarta," kata Karyadie saat berbincang dengan detikcom, Senin (9/1/2017) malam.

Karyadie juga mengatakan, aturan soal pemakzulan yang berkaitan dengan perbuatan tercela belum tertuang jelas dalam UU. "Ada poin perilaku tercela di UU 23 Tahun 2014. Kalau kita melihat hukuman yang oleh Polda menyangkut pewzinahan hanya ancaman hukuman 9 bulan, dan masalah itu kita serahkan ke ranah hukum. Namun ada di UU 23 Tahun 2014 yang mengganti UU 32 tahun 2004 tentang pemerintahan. Ini yang mau kita konsultasikan ke Mendagri," jelas Karyadie.

Selain ke Mendagri, lanjut Karyadie, DPRD Katingan juga akan mengadu ke MA. "Nanti pihak MA akan melakukan klarifikasi olah kejadiannya di Katingan. Setelah diklarifkasi, barulah MA akan membuat keputusan," kata Karyadie.

Tak hanya ke Mendagri dan MA, DPRD Katingan juga akan melakukan studi banding ke Kabupaten Garut. Untuk diketahui, DPRD Kabupaten Garut pernah memakzulkan Aceng Fikri dari jabatan Bupati terkait masalah pernikahan.

"Kan kita tahu, ada yang pernah melakukan pemakzulan bupatinya di Garut. Nah, itu seperti apa prosesnya? Karena itu tidak diatur dalam UU 23 tahun 2014. Jadi kita ingin tahu," kata Karyadie.

(jor/fjp)