Keselamatan Pelayaran Juga Menyangkut Pembenahan Sistem Tiket

Jakarta - Direktur Jenderal Perhubungan Laut (Dirjen Hubla) Kementerian Perhubungan Tonny Budiono mengatakan, dalam menunjang keselamatan pelayaran tidak dapat dilepaskan dari sistem tata kelola tiket. Sebab, menurut dia, dari tiket dapat terdata jumlah penumpang yang ikut dalam pelayaran.

"Masalah tiket menjadi perhatian serius. Dengan adanya tiket yang jelas, otomatis jumlah penumpang di atas kapal akan terdata dan tertata," kata Tonny di Gedung Pelabuhan Kali Adem Muara Angke, Jakarta Utara, Senin (9/1/2017).

Ia menambahkan, data tersebut akan membuat manifes atau daftar penumpang menjadi jelas. Menurutnya, setiap operator pelayaran mesti melaporkan manifes tersebut kepada petugas Kantor Kesyahbandaran Otoritas Pelabuhan (KSOP).

"Manifes juga harus sama dengan jumlah penumpang yang ada di kapal. Jika ada penumpang yang lebih, laporkan ke Syahbandar setempat, agar manifes jumlahnya diketahui," ujar Tonny.

Tonny mengatakan, saat ini untuk pelayaran tradisional belum dapat menggunakan mekanisme e-ticketing. Padahal, dengan mekanisme ini, daftar nama penumpang akan langsung terdata jika melakukan pembelian tiket.

Menurutnya, mekanisme e-ticketing baru dapat dilakukan bagi kelas internasional. Saat ini e-ticketing belum dapat dilakukan karena dapat berdampak pada harga tiket yang menjadi mahal.

"Kalau tradisional, kita cukup yang tertulis itu. Kalau yang Pelni, itu sudah e-ticketing. Karena biaya untuk e-ticketing cukup mahal. Kalau tradisionil cukup berbentuk biasa, nanti ada capnya, itu sudah cukup," ujar Tonny

"Kalau internasional, sudah pakai e-ticketing. Kapal Pelni juga sudah. Beda harganya. Nanti masyarakat bisa tidak mampu beli karena harganya mahal," tambahnya.

Di lokasi yang sama juga ada Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok AKBP Robert Dedeo. Dia berpendapat, dari sistem pertiketan, dapat diketahui jumlah penumpang. Selain itu, bagi pengusaha sistem pertiketan yang tertata juga dapat menjadi data dalam segi bisnis.

"Yang mendesak adalah sistem ticketing. Dalam pertemuan lalu kita sudah sependapat, karena ini kunci masuk, awal dari masalahnya. Jadi kita bisa tahu berapa jumlah penumpang di kapal," ucap Robert.

"Karena kepastian jumlah penumpang jadi poin penting para pengusaha kapal agar bisa bisnis baik dan terukur. Itu manfaatnya," tambahnya.

Robert mengatakan, dalam urusan pertiketan, pihak kepolisian juga memiliki kepentingan dalam urusan keamanan. Karena dengan mengetahui jumlah penumpang, dalam waktu bersamaan, juga dapat diukur personel keamanan yang dibutuhkan.

"Kami juga punya kepentingan, jika kita tahu berapa jumlah penumpang, kita juga bisa atur berapa banyak penumpang, berapa banyak personel yang dibutuhkan. Parkir harus dipastikan aman. Banyak aspek yang bisa kita tata jika kita tahu jumlah penumpang kapal yang kita tahu jumlahnya," tuturnya.

(jbr/jor)