"Orang-orang yang akan duduk di Dewan Kerukunan orang yang mempunyai track record teruji, orang yang tidak menimbulkan kontroversi," kata Seskab Pramono Anung di kantornya, Gedung III Sekretariat Negara, Jl Veteran, Jakarta Pusat, Senin (9/1/2017).
Presiden Jokowi juga sudah meminta menterinya untuk menyiapkan perpres terkait lembaga ini. Pramono menyebut diperlukan sebuah instrumen untuk mengurangi tensi politik.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Nantinya Mendikbud selaku pemangku kebijakan tentang pendidikan bisa menyusun pelajaran tentang multikulturalisme. Sehingga bangsa ini bisa lebih menghargai perbedaan.
(bpn/fdn)










































