PPATK Analisis Seluruh Aliran Dana Kepala Daerah yang Mencurigakan

Jakarta - Wakil Ketua PPATK Dian Ediana Rae mencium indikasi dugaan korupsi yang dilakukan pejabat daerah. Namun hal itu masih dalam proses analisis yang belum diserahkan kepada KPK.

"Ya jelas, dalam pengertian seperti ini tidak bisa saya katakan dalam stage apa, dalam tahap apa. Tetapi tentu saja kita sedang amati, cermati, dan sedang lakukan analisis. Pejabat daerah ada salah satu poin," ujar Ediana di gedung PPATK, Jalan Juanda, Jakarta Pusat, Senin (9/1/2017).

Meski begitu, pihaknya belum berani membeberkan secara terperinci pejabat daerah yang dimaksud. Lantaran sebagian besar hal itu masih dalam proses analisis oleh pihaknya.

"Kita sebagian sudah dilaporkan, sebagian dalam konteks analisis. Kalau untuk angka (jumlah pejabat yang dilaporkan) belum berani sebut karena terkait masalah hasil akhir analisis," papar Ediana.

Ediana mengatakan belakangan ini KPK tengah fokus dalam penindakan korupsi di daerah. Hal ini dikarenakan dinamika perekonomian ke depan akan dipengaruhi dinamika kegiatan ekonomi di daerah.

"Kalau banyak kebocoran dari APBD, hal ini bisa diperkirakan akan mempersulit negara kita, mempersulit rakyat kita untuk kesempatan lapangan kerja, untuk mengentaskan (masyarakat dari) kemiskinan dan lain sebagainya," paparnya.

Ediana juga berjanji akan memberikan dukungan penguatan terhadap lembaganya. Sehingga ada satu sistem yang melakukan pengawasan kepada pejabat atau kepala daerah.

"Nanti ada PEPs sendiri itu pejabat daerah dan rekeningnya ke mana saja itu akan kita monitor dan sebagainya," paparnya.

Ediana mengatakan kepala daerah tidak perlu takut kriminalisasi kalau mereka tidak bersalah.

"Kalau mereka tidak melakukan hal ilegal atau korupsi, tidak perlu takut sampai sembunyikan rekening, seperti itulah," ujar Ediana.

Terkait aliran dana korupsi Bupati Klaten seperti apa?

"Kalau itu nanti sama ke KPK saja, ya. Karena kita sudah sampaikan semua," tukas Ediana. (edo/asp)