.webp)
"Pasti dirapimkan, memang sementara yang berkembang soal fokus maritim. Ya kita lihat saja," ujar Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (9/1/2017).
Selain nomenklatur kemaritiman, beredar kabar pimpinan DPR dari PDIP akan membawahi reformasi birokrasi. Fahri mengatakan baru dua nomenklatur tersebut yang menjadi wacana.
"Itu yang sudah berkembang, yang sudah terdengar," jelas dia.
Baca Juga: Harmonisasi Revisi UU MD3 Diketok, Ada 6 Pasal yang Bakal Diubah
Fahri menambahkan bidang reformasi birokrasi itu akan disatukan dengan pemberantasan korupsi. Pembagian tugas itu akan menjadi tugas Badan Keahlian DPR untuk mengkajinya.
"Nanti pasti akan ada kajian. Di DPR kan punya badan keahlian, isinya para peneliti. Kami juga sedang rekrut banyak peneliti. Mereka yang akan berikan masukan pengembangan struktur berdasarkan UU MD3 dan dinamika AKD yang ada. Tunggu saja kajiannya," kata dia.
Ditemui terpisah, Wakil Ketua DPR asal PAN, Taufik Kurniawan, mengatakan selama ini di parlemen sudah ada pembagian nomenklatur bagi tiap pimpinan. Dia mencontohkan selama ini tugas pimpinan meliputi bidang politik dan keamanan, kesejahteraan rakyat, ekonomi dan keuangan, serta industri dan pembangunan.
"Prinsipnya, memperkuat fungsi parlemen. Apakah nomenklatur baru atau bagaimana atau nanti namanya. Internal reformasi birokrasi, ya dibahas nanti," kata dia.
Baca Juga: Revisi UU MD3 Dikebut, PDIP Bakal Jadi Pimpinan DPR Awal Januari
Ketika disinggung soal fasilitas untuk pimpinan baru, Taufik mengatakan hal itu sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh UU terkait.
"Fasilitas standar, karena ini semua tentu mengikuti ketentuan DPR dan kelembagaan lain yang terkait dan termaktub dalam UU MD3," jelas dia. (ams/imk)
