"Di beberapa daerah, pemaksaan intoleransi terjadi karena ada raja-raja kecil di daerah. Kalau tidak ada grand design dari pemerintah pusat untuk mengatasi ini semua, maka akan gawat," ujar Alissa dalam diskusi 'Sarasehan Desa' di Hotel Bidakara, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Senin (9/1/2017).
Menurut Alissa, reformasi sosial harus dilakukan. Apabila hal itu dapat diwujudkan, dia yakin hak konstitusi setiap warga negara tidak akan dilanggar.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Alissa mengatakan Indonesia dibangun atas keberagaman. Karena itu, toleransi harus diwujudkan meski saat ini kaum mayoritas masih mendominasi.
"Ada hal, yaitu mayoritanisme, itu menghambat keberagaman yang ada di Indonesia. Ini mengakibatkan banyak tindak intoleransi di sekitar kita terjadi. Kalau mayoritanisme menguat, kelompok mayoritas akan mengharapkan hak-hak lebih dan memandang kelompok lain yang minoritas mempunyai hak yang lebih rendah. Akibatnya, hak-hak konstitusi tidak terjamin. Ini yang berbahaya," ujar Alissa dalam diskusi yang digagas oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) itu.
(dhn/tor)










































