Tangkal Hoax, Pemerintah Harus Sigap Sebarkan Info yang Akurat

Jakarta - Pemerintah tengah gencar melawan berita-berita yang tidak jelas kebenarannya atau hoax. Efektivitas fungsi hubungan masyarakat (humas) dan pengelola informasi di kementerian dan lembaga pun dinilai perlu ditingkatkan untuk menangkal kabar hoax, yang saat ini sangat cepat tersebar di media sosial.

"Untuk mengatasi lemahnya manajemen komunikasi pemerintah, sudah waktunya bagi Presiden Joko Widodo (Jokowi) perlu untuk mendorong atau mewajibkan semua kementerian dan lembaga (K/L) negara, para gubernur, bupati, dan wali kota untuk lebih sigap merespons hoax atau berita bohong. Kekacauan bisa ditangkal dan tertib umum akan terjaga jika aparatur pemerintah pusat dan daerah sigap meluruskan berita bohong," ujar Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo dalam keterangannya, Senin (9/1/2017).

Bamsoet, begitu panggilan karib Bambang Soesatyo, pun menyoroti peran humas dan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) yang ada di seluruh kementerian dan lembaga, kantor gubernur, kantor bupati, dan kantor wali kota. Menurutnya, peran biro humas dan PPID tidak boleh pasif.

"Saat ini, puluhan berita bohong dan informasi palsu beredar setiap detiknya melalui sarana media sosial. Berita yang benar dan akurat bercampur dengan hoax atau gosip, dan menyebar dengan sangat cepat dan tak terkendali. Karena terkait erat dengan hak publik memanfaatkan media sosial, penyebaran hoax menjadi sulit ditangkal. Satu-satunya langkah yang cukup efektif menangkal hoax adalah kesigapan merespons berita bohong itu dengan menyebarluaskan berita yang benar dan informasi yang akurat," kata Bamsoet.

Untuk itu, Bamsoet pun memberi saran agar Presiden Jokowi mendorong biro humas dan PPID di seluruh kementerian dan lembaga serta institusi turunannya lebih responsif. "Presiden perlu mendorong semua K/L, kantor gubernur, para bupati, dan wali kota untuk segera meningkatkan efektivitas peran biro humas dan PPID masing-masing," kata Bamsoet.






(dhn/fjp)