Minggu 08 Januari 2017, 01:51 WIB
Kemenkominfo: 90 Persen Situs yang Diblokir Berkonten Pornografi
Foto: Grandyos Zafna/detikcom
Jakarta -
Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) Semuel Abrijani Pangerapan menyatakan pihaknya telah memblokir 800 ribuan situs internet yang dapat diakses masyarakat Indonesia. Mayoritas situs yang diblokir berkonten pornografi. Sementara untuk situs penebar berita bohong (hoax), hanya beberapa yang baru ditutup.
"Sebagian besar (situs yang ditutup), 90 persen pornografi. Kalau hoax ada beberapa. Bisa akses di trustpositif.kominfo.go.id," tutur Semuel di Restoran Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (7/1/2017).
Ia berujar pihaknya tak lagi perlu mengirimkan peringatan kepada operator situs tersebut, mengingat sifat internet yang sangat cepat menyebarkan informasi. Pemerintah, kata Semuel, tak ingin masyarakat telanjur mengkonsumsi konten-konten digital yang tak sesuai dengan aturan pemerintah.
"Ini masuk di zaman digital. Penyebarannya cepat sekali. Kalau telat memblokirnya, ada hal-hal yang harus segera ditangani," tegas Semuel.
Untuk situs-situs yang dilaporkan warga karena dianggap berkonten negatif, Semuel menerangkan, Kemenkominfo biasanya akan menganalisis terlebih dahulu dan, jika membutuhkan masukan dari instansi terkait, Kemenkominfo akan mengundang stakeholder yang dimaksud.
"Jadi nggak bisa kerja sendiri juga Kominfo. Misalnya ini urusan terorisme, ya kita ke BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme). (Kalau) cyber crime, kita diskusi ke polisi," terang dia.
(bag/bag)
"Sebagian besar (situs yang ditutup), 90 persen pornografi. Kalau hoax ada beberapa. Bisa akses di trustpositif.kominfo.go.id," tutur Semuel di Restoran Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (7/1/2017).
Ia berujar pihaknya tak lagi perlu mengirimkan peringatan kepada operator situs tersebut, mengingat sifat internet yang sangat cepat menyebarkan informasi. Pemerintah, kata Semuel, tak ingin masyarakat telanjur mengkonsumsi konten-konten digital yang tak sesuai dengan aturan pemerintah.
"Ini masuk di zaman digital. Penyebarannya cepat sekali. Kalau telat memblokirnya, ada hal-hal yang harus segera ditangani," tegas Semuel.
Untuk situs-situs yang dilaporkan warga karena dianggap berkonten negatif, Semuel menerangkan, Kemenkominfo biasanya akan menganalisis terlebih dahulu dan, jika membutuhkan masukan dari instansi terkait, Kemenkominfo akan mengundang stakeholder yang dimaksud.
"Jadi nggak bisa kerja sendiri juga Kominfo. Misalnya ini urusan terorisme, ya kita ke BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme). (Kalau) cyber crime, kita diskusi ke polisi," terang dia.
(bag/bag)
