KIP: Pemerintah Harus Aktif Counter Berita Hoax di Medsos

Jakarta - Ketua Komisi Informasi Pusat (KIP) John Fresly Hutahaean berpendapat sikap pemerintah dalam rangka menangkal hoax (berita bohong) selama ini masih kurang reaktif. Kepasifan Pemerintah itu akhirnya membuat masyarakat mudah memercayai hoax.

"(Upaya pemerintah menangkal hoax) kurang, belum cukup. Pemerintahnya harus lebih aktif meng-counter atau mengisi medsos (media sosial) atau ruang publik itu agar masyarakat bisa mengetahui mana informasi yang sebenarnya hoax dan mana yang bukan," kata John.

Hal tersebut diterangkan John setelah menghadiri diskusi mingguan di Restoran Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (7/1/2017).

John berkata pemerintah secara normatif memiliki kewajiban menyampaikan informasi kepada warganya untuk meminimalisir munculnya isu-isu liar yang memiliki tujuan buruk, seperti membodohi, memancing emosi, dan membohongi.

"Marwahnya adalah negara wajib memproduksi informasi yang benar," tutur John.

John menyebutkan kebingungan masyarakat terhadap suatu informasi tak hanya bersumber dari hoax yang diinisiasi warga tak bertanggung jawab. Disebut John, pemerintah pun kerap menjadi sumber hoax. Misalnya, pernyataan menteri satu dengan yang lain bertentangan sehingga warga bingung saat menerima berita.

"Masalahnya kan pemerintah tidak punya suatu kanal informasi. Seperti contohnya kementerian A mengeluarkan informasi tentang X, itu berbeda dengan kementerian B dan C. Nah ini menjadi persoalan. Sehingga disimpulkan, 'Loh kok pemerintah sendiri yang berpotensi menjadi sumber hoax?'," jelas dia.

Contoh yang paling nyata saat ini, lanjut John, adalah soal kenaikan biaya administrasi surat-surat kendaraan bermotor. "Jadi lebih kepada persoalan koordinasi dari pemerintah sendiri menyangkut satu sektor atau isu tertentu. Itu masalahnya," ujarnya.



(tfq/tfq)