detikNews
Jumat 06 Januari 2017, 19:17 WIB

Pengadilan Tipikor Tolak Pencabutan Hak Politik, ICW: Preseden Buruk

Edward Febriyatri Kusuma - detikNews
Pengadilan Tipikor Tolak Pencabutan Hak Politik, ICW: Preseden Buruk M Sanusi (Ari Saputra/detikcom)
Jakarta - Peneliti ICW Donal Fariz melihat putusan Pengadilan Tipikor Jakarta yang menolak pencabutan hak politik sebagai preseden buruk. Sebab, untuk kedua kalinya pencabutan hak politik yang diajukan jaksa ditolak.

"Saya melihat ini menjadi preseden buruk. Orang akan sinis melihat peradilan kita. Orang tidak hanya melihat politis, tetapi juga melihat peradilan kita yang dalam melakukan pencabutan hak politik ini," ujar Donal saat dihubungi detikcom, Jumat (6/1/2017).

Donal mengatakan putusan hakim dalam pencabutan hak politik untuk pejabat korup tidak konsisten. Padahal kejahatan korupsi yang dilakukan oleh pejabat legislatif telah merugikan banyak masyarakat.

"Pengadilan Tipikor tidak konsisten di dalam memutus pencabutan hak politik yang dituntut oleh jaksa. Padahal kalau kita berkaca pada kasus Sanusi, itu sebuah bentuk kejahatan korupsi politik yang sempurna. Karena dia menyalahgunakan kewenangan legislasinya. Untuk kemudian mencari uang dari kejahatan kewenangan legislasi itu. Sehingga tidak ada alasan lain lagi, ketika penyalahgunaan kewenangan secara politik disalahgunakan, bahkan tentu harusnya hak politiknya harus dicabut," papar Donal.

Donal membandingkan putusan hakim Tipikor Sanusi dengan Akil Mocthar, yang keduanya sama-sama pejabat negara. Namun dalam putusan kemarin, hakim tidak berani mengambil langkah keras terhadap Sanusi.

"Kalau kita lihat contoh lain saja seorang Akil Mocthar, dia adalah seorang hakim. Seorang hakim yang dicabut hak politik, apalagi politikus yang aktif. Seharusnya dia dicabut hak politiknya. Jadi, menurut saya sangat tidak relevan hal ini," beber Donal.

Donal pun mendukung langkah KPK dengan melakukan upaya banding. Terlebih, selain tidak dicabutnya hak politik Sanusi, hakim juga tidak mengabulkan penyitaan aset milik terdakwa.

"Kami mendukung upaya KPK untuk banding terkait putusan yang bersangkutan. Apalagi penyitaan asetnya tidak dikabulkan. Kalau tidak salah, ada sekitar Rp 20 miliar, ini besar sekali. Kalau menurut saya, lihat profil kekayaan dia sangat tidak kompatibel atau tidak sebanding. Jadi kami mendukung langkah KPK untuk banding, dengan upayakan pencabutan hak politik dan perampasan aset bisa dimaksimalkan," tukasnya.

Sebelumnya, mantan anggota DPRD DKI Jakarta M Sanusi dinyatakan Pengadilan Tipikor Jakarta terbukti korupsi dan melakukan pencucian uang. Namun tuntutan jaksa KPK untuk mencabut hak politik Sanusi tidak dikabulkan.

Sebelumnya, PN Jakpus juga menolak pencabutan hak politik Dewi Yasin Limpo.

Dalam catatan detikcom, Mahkamah Agung (MA) memiliki yurisprudensi yang menyatakan pencabutan hak politik adalah sah dan sesuai hukum. Putusan MA itu bahkan telah berlaku di berbagai perkara tokoh publik yang terseret kasus korupsi.

Bahkan pencabutan hak politik sudah jamak dijatuhkan oleh MA atau Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta.
(edo/asp)


Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com