Dalam satu kesempatan menyampaikan visi-misi pembangunan infrastruktur dan upaya memaksimalkan pajak dari keberadaan bandara, Rano bercerita bagaimana ia dulu berjuang agar Provinsi Banten mendapatkan pajak dan meminta agar Soekarno-Hatta tidak disebut berada di Cengkareng, Jakarta.
"Bertahun-tahun bandara ini tidak semeter pun tanah Jakarta, ini tanah Banten. Maka saya bertemu dengan Pak Budi Karya yang sekarang menteri dan Pak Presiden Jokowi. Kami ingin pengakuan," kata Rano Karno bercerita awal mula bagaimana memperjuangkan agar Bandara Soekarno-Hatta diakui berada di tanah Banten, Jumat (6/1/2017).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Setiap pesawat mau mendarat sekarang menyebut, 'Selamat datang di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten,'" ujarnya.
Selain itu, yang ia lakukan terkait keberadaan bandara adalah memaksimalkan penerimaan pajak. Menurut Rano, selama ini pajak yang masuk dari Bandara Soekarno-Hatta hanya masuk ke tingkat Kota Tangerang dan Kabupaten Tangerang. Provinsi Banten selama ini menerima pajak nol persen dari keberadaan bandara tersebut. Padahal, menurutnya, ada 70 juta penumpang yang memanfaatkan bandara itu setiap tahun.
Setelah diakui bahwa Soekarno-Hatta terletak di daerah Banten, program nasional, menurut Rano, datang dalam bentuk proyek nasional pelebaran bandara yang hampir 1.000 hektare.
"Semuanya masuk ke wilayah Banten, ini sudah termasuk juga pembangunan kereta api ke bandara dari Sudirman," kata Rano menjelaskan kepada wartawan.
"Ini menjadi potensi besar tidak hanya dari pajak, tapi logistik juga," katanya.
Terakhir, Rano mengatakan, jika proyek nasional pelebaran bandara terwujud, ia berpikir positif Banten akan lebih maju. APBD provinsi yang hanya Rp 10 triliun bisa meningkat dengan adanya maksimalisasi pajak, yang salah satunya dari Bandara Soekarno-Hatta. (bri/erd)











































