JK: Pemerintah Masih Godok Pembentukan Badan Siber Nasional

JK: Pemerintah Masih Godok Pembentukan Badan Siber Nasional

Muhammad Taufiqqurahman - detikNews
Jumat, 06 Jan 2017 18:40 WIB
JK: Pemerintah Masih Godok Pembentukan Badan Siber Nasional
Wapres Jusuf Kalla (Ari Saputra/detikcom)
Jakarta - Pemerintah berencana membentuk Badan Siber Nasional (Basinas) untuk memberantas kejahatan dunia maya. Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menyebut pembentukan badan itu masih dalam penggodokan.

"Soal siber ini juga sama yang lain, lagi digodok ini, apakah dibentuk khusus atau masuk dalam lembaga yang ada," ujar JK di kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Jumat (6/1/2017).

Pembentukan Basinas, kata JK, masih dalam pembicaraan. Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga tengah mempertimbangkan beberapa badan lainnya agar berfungsi untuk memberantas kejahatan dunia maya.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Seperti Badan Sandi Negara (Lembaga Sandi Negara) itu juga sekarang sudah tidak ada orang pakai sandi-sandi lagi. Semua orang pakai password. Nggak lagi ada sandi-sandi, sudah password. Itu juga salah satu opsi untuk (badan) tersebut," terangnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto menjelaskan, dalam waktu dekat pemerintah akan membentuk Badan Siber Nasional (Basinas). Fungsi badan tersebut adalah memayungi badan siber yang telah ada.

"Memayungi badan siber yang sudah ada. Ada cyber security di polisi, cyber intelligent di BIN, cyber defence di Kemhan, cyber war di TNI. Itu semua tidak dibubarkan, tetapi di bawah Basinas ini," papar Wiranto.

Tugas Basinas, menurut Wiranto, adalah memproteksi serta melindungi kegiatan siber secara nasional.

"Tugasnya apa? Protection, melindungi kegiatan siber secara nasional. Sehingga kita harapkan kehidupan siber di Indonesia lebih aman. Dan kita bisa menetralisir serangan itu," lanjutnya.

Maka itu, Wiranto berharap Basinas segera terbentuk bulan ini. Hal tersebut sudah disetujui Presiden Joko Widodo saat rapat terbatas di Istana Kepresidenan. (fiq/dnu)



Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 


Hide Ads