JK: Dinasti Politik Ada yang Korup, Ada yang Tidak

Jakarta - Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan larangan dinasti politik berpartisipasi dalam Pilkada. Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menyebut dinasti politik tidak selamanya menghasilkan korupsi.

"Soal dinasti itu yang korup ada yang dinasti ada yang tidak. Tidak berarti begitu dinasti langsung korup, tidak. Ada juga, katakanlah bukan dinasti, suatu kepemimpinan daerah yang kemudian beralih ke keluarga, kan ada yang baik," kata JK di kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Jumat (6/1/2017).

JK mengatakan masih ada pihak bukan bagian dari dinasti politik yang terkena masalah dalam korupsi. Masalah korupsi, kata dia, bisa terjadi di mana-mana.

"Jadi jangan langsung bahwa suatu pemerintahan yang berlanjut oleh keluarga langsung dianggap salah, karena itu terjadi di mana-mana," ucap JK.

Dinasti politik tidak hanya terjadi di Indonesia, tapi juga telah berlangsung puluhan tahun di luar negeri. Sebagai contoh, politik dinasti terjadi di Singapura, yaitu Lee Kuan Yew, keluarga Bush di Amerika Serikat (AS), dan keluarga Fukuda di Jepang.

"Di Malaysia, walau tidak berlanjut langsung, ada Tun Razak dan Najib Razak, Mahathir punya anak jadi menteri. Tidak apa-apa, dunia ini biasa saja. Apalagi India, ada Ghandi dan Nehru, itu bersambung terus itu, tiga sambungan, tidak ada soalnya," sebut JK.

"Jadi jangan hanya anggap ini hanya, dan UU kita memperbolehkan, ada kan pernah juga yang mengajukan ke MK tapi ditolak, karena ini dianggap hak asasi manusia, saya kira itu," sambung JK. (fiq/asp)