Koalisi LSM Konferensi Pers Sikapi Korupsi KPU

Jakarta - Koalisi Untuk Pemilu Bersih dan Berkualitas hari ini adakan konferensi pers. Konferensi Pers dilakukan untuk menyikapi perkembangan penangkapan anggota KPU Mulyana W Kusumah.Informasi ini disampaikan Sekjen Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Arif Nur Alam kepada detikcom di Jakarta, Selasa (12/4/2005). Konferensi pers ini rencananyan akan diadakan hari ini Selasa (12/4/2005) di Ruang Adam Malik, YLBHI Jakarta, Jl Diponegoro, Jakarta Pusat jam 10 pagi."Agenda konferensi pers ini intinya meminta agar pemeriksaan terhadap Mulyana tidak diskriminatif. Kita mendesak KPK agar menyelesaikan hasil auditnya secara menyeluruh. Setelah itu sampaikan kepada komisi III DPR RI serta publik," papar Arif.Menurutnya, penangkapan Mulyana ini adalah suatu jebakan semata. Jebakan ini entah dilakukan oleh Mulyana atau pihak lain yang berkepentingan dalam konspirasi di tubuh KPU. "Kami tidak akan larut dalam jebakan yang dilakukan Mulyana ini. Jebakan itu dilatarbelakangi oleh adanya dugaan masyarakat terhadap dugaan korupsi di KPU. KPK jangan segan-segan untuk memanggil anggota KPU. Penggeledahan yang telah dilakukan merupakan langkah maju," jelas Arif.Tindakan yang dilakukan KPK seharusnya bukan hanya untuk membuktikan adanya dugaan korupsi di dalam KPU, tetapi juga untuk menimbulkan trust kepada masyarakat.Agenda yang akan dipaparkan diantaranya perkembangan informasi yang harus diluruskan, mendesak KPK untuk mempercepat proses penyidikan semua anggota KPU. Koalisi LSM ini sebelumnya telah melaporkan dugaan korupsi di tubuh KPU senilai Rp 600 miliar lebih kepada KPK pada tanggal 11 Agustus 2004.Konferensi pers ini diperkuat informasi dari Direktur Monitoring KIPP Indonesia Engelbert Jojo Rohi dalam rilisnya. Engelbert menjelaskan bahwa acara ini digelar untuk menyikapi kasus dugaan korupsi di dalam insititusi KPU.Koalisi Untuk Pemilu Bersih dan Berkuailtas ini akan dihadiri oleh Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Indonesia Procurement Watch (IPW), LBH Jakarta dan Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Indonesia. (ism/)