.webp)
Pantauan detikcom, antrean di Samsat Polda tampak normal pada pukul 08.30-09.00 WIB, Jumat (6/1/2017). Sejumlah orang mengantre di loket pendaftaran, pembayaran, dan pengambilan.
Salah satu pengantre, Agus Setia, mengaku tak mempermasalahkan kenaikan tarif penerimaan negara bukan pajak (PNBP), mulai biaya pengujian SIM, STNK.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
(Baca juga: Biaya Penerbitan STNK dan Mutasi Kendaraan Naik per 6 Januari)
 Foto: Heldania Ultri Lubis-detikcomSeorang warga di loket pendaftaran STNK Samsat Polda Metro Jaya, Jumat (6/1/2017) |
Pandangan yang sama diungkapkan Amalia. Meski belum mengetahui soal kenaikan itu, Amalia menyebut kenaikan tersebut wajar. Tapi sosialisasi kepada masyarakat harus dioptimalkan.
"Harusnya bertahap biar masyarakat nggak kaget gitu, tapi ya kita lihat saja nanti siapa tahu layanan bisa lebih baik lagi," sambungnya.
Pemerintah mengesahkan kenaikan tarif PNBP di lingkungan Polri per 6 Januari 2017. Hal ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 60 Tahun 2016 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Polri pengganti PP No 50 Tahun 2010.
Polri menyebut kenaikan tarif PNBP untuk penerbitan STNK sudah dirumuskan bersama Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (Banggar DPR). Kenaikan ini berawal dari temuan BPK soal biaya yang ada sudah tidak sesuai dengan kondisi kekinian.
Kadiv Humas Polri Irjen Boy Rafli Amar menjelaskan pemasukan negara tersebut nantinya digunakan untuk meningkatkan sarana-prasarana pelayanan, seperti di Samsat, berupa STNK online dan SIM online, untuk mempermudah masyarakat yang akan diterapkan secara bertahap.
(fdn/idh)
