Pembentukan Basinas Dianggap Tak Sesuai Berantas Isu Liar Internet

Ahmad Ziaul Fitrahudin - detikNews
Jumat, 06 Jan 2017 08:05 WIB
Foto: Axel Schmidt/Getty Images
Jakarta - Pemerintah melalui Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto berencana membentuk Badan Siber Nasional (Basinas) untuk memberantas kejahatan dunia maya. Kebijakan tersebut dianggap tidak tepat untuk memberantas isu liar di dunia maya.

Menurut pengamat multimedia Heru Sutadi, pemerintah harus memisahkan peran Basinas dengan pemberantasan isu hoax. Sebaiknya Basinas cukup fokus terhadap revolusi digital untuk perlindungan ekonomi digital, terutama transaksi keuangan.

"Saya pikir harus dipisahkan antara isu hoax dan peran BCN (Badan Cyber Nasional). Terlalu kecil jika masalah hoax menjadi tugas BCN. BCN harus mendapat tugas menyukseskan revolusi ekonomi digital, seperti perlindungan terhadap e-commerce, e-government, serta inklusi keuangan digital," kata Heru saat berbicang dengan detikcom, Kamis (5/1/2017) malam.

"Janganlah BCN disuruh mematai-matai apa yang menjadi percakapan di dunia maya atau bahkan memasuki informasi pengguna internet," lanjutnya.

Heru mengatakan sebaiknya pemerintah mengefektifkan peran elemen kementerian dan lembaga untuk menangkal kejahatan dunia maya. Dengan demikian, menurutnya, pemerintah bisa memegang kendali opini masyarakat terkait dengan pemberitaan di internet.

"Untuk memenangkan mempengaruhi opini adalah dengan mengaktifkan semua kementerian dan lembaga serta government public relation untuk segera merespons jika ada isu yang menarik perhatian publik secara cepat," ujar Heru.

Heru pun memberi contoh soal Jembatan Cisomang, yang melengkung dan menjadi berita hoax serta viral di media sosial. Menurut dia, sebaiknya elemen pemerintah harus merespons dengan foto jembatan yang asli.

Selain itu, pemerintah perlu mengedukasi masyarakat agar melek media. Literasi media di masyarakat sangat diperlukan, juga termasuk dari peran masyarakat itu sendiri.

"Jangan dengan BCN-lah. Tugas BCN harus lebih besar. Peran serta masyarakat untuk tidak memproduksi dan menyebarkan hoax," tutur Heru, yang juga Direktur Eksekutif ICT Institute.

Sebelumnya, Menko Polhukam Wiranto mengungkapkan Indonesia adalah negara yang gampang terserang kejahatan siber. Untuk itu, Basinas dianggap perlu secepatnya dibentuk.

"Kalau tak dilawan, ini akan merusak berbagai sistem, di mana sistem hi-tech sudah banyak digunakan di kehidupan kita. E-commerce menggunakan, kemudian person to person juga," kata Wiranto di Istana Kepresidenan Bogor, Jl Ir H Djuanda, Kota Bogor, Jawa Barat, Rabu (4/1).

"Kita kemudian akan bentuk Badan Siber Nasional (Basinas). Kita akan memperkuat Lemsaneg sebagai embrio," sambungnya.

(azf/ear)