Ryaas Sarankan Pilkada Ditunda Hingga Tahun Depan

Palembang - Pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung akan digelar di sejumlah daerah, Juni 2005. Pakar Ilmu Pemerintahan Ryaas Rasyid menyarankan pilkada diundur hingga tahun depan."Saya percaya pilkada ini akan amburadul. Akan muncul berbagai persoalan, terutama tindak kekerasan dan perselisihan hukum," ujarnya usai Lokakarya Pertambangan 'Pengembangan Potensi Batubara dan Pelaksanaan Otonomi Daerah' di Hotel Tasik, Palembang, Senin (11/4/2005).Menurut Ryaas, asumsi pelaksanaan pilkada akan mengalami hambatan karena DPR belum menyetujui APBN yang terkait pilkada. Selain itu, tidak adanya konsep yang jelas dalam pilkada. "Konsep yang bagaimana yang harus membedakan pemilu dengan pilkada? Akibatnya semua diubah dari kartu pemilih sampai hal-hal teknis," katanya. Ia menambahkan, aturan pilkada berpotensi untuk tindak pidana korupsi. Pasalnya, kemungkinan besar pilkada akan dijadikan barang dagangan oleh parpol tertentu. Parpol berpotensi menawarkan harga kepada mereka yang ingin menjadi calon kepala daerah. Akibatnya, calon kepala daerah akan meminjam kepada investor sebagai sponsor."Kalau dia terpilih maka dia harus mengembalikan pinjaman ke investor yang menjadi sponsor. Jadilah bupati dikendalikan investor," paparnya.Hasil pilkada, lanjut Ryaas, juga sangat rawan gugatan dari pihak yang kalah. Jika calonnya banyak, ada kemungkinan para pemenang hanya didukung sekitar 25 persen suara. "Hal itu terkait dengan budaya kita yang belum bisa menerima kekalahan, karena itu harus jelas aturannya. Boleh jadi, kepala daerah yang terpilih bukan didukung mayoritas rakyatnya dan ini rawan gugatan dari calon lainnya," demikian Ryaas. (rif/)