Langkah TNI Setop Kerja Sama dengan Australia Dinilai Tepat

Jakarta - Panglima TNI menghentikan sementara kerja sama pendidikan militer dengan Australian Defence Force (ADF). Keputusan itu dinilai pakar hukum internasional Universitas Indonesia sebagai keputusan yang tepat.

"Tindakan Panglima TNI untuk menangguhkan sementara kerja sama militer dengan ADF adalah langkah yang tepat," kata guru besar hukum internasional UI, Hikmahanto Juwono, dalam keterangan tertulis, Rabu (5/1/2017).

Dia menjelaskan ada tiga hal yang melatarbelakangi tindakan Panglima TNI tersebut. Ketiga hal itu terkait dengan muatan yang ditemukan di pusat pendidikan pasukan khusus Australia.

"Pertama, pendiskreditan peran Sarwo Edhie dalam gerakan 30 September PKI," kata Hikmahanto.

Sebagaimana diketahui, Sarwo Edhie Wibowo dulu adalah Komandan Resimen Pasukan Komando Angkatan Darat (RPKAD) dan memimpin penumpasan PKI, yang diduga terkait dengan gerakan 30 September.

Hal kedua yang melatarbelakangi keputusan Panglima TNI menghentikan kerja sama dengan Australia adalah adanya materi terkait dengan Papua, yang menyinggung kedaulatan Indonesia. Materi itu termuat di pusat pendidikan pasukan khusus Australia.

"Kedua, esai yang ditulis peserta didik terkait masalah Papua," kata Hikmahanto.

Dan hal ketiga, pihak Australia menyinggung ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pancasila diplesetkan menjadi kata yang lain.

"Terakhir, tulisan Pancagila di ruang kepala sekolah yang seolah melecehkan ideologi Pancasila," kata Hikmahanto.

Keputusan Panglima TNI itu dinilai bakal memberi pelajaran berharga untuk perbaikan sikap Australia. Negeri Kanguru diharapkan tak lagi berani melecehkan Indonesia.

"Peristiwa ini, bagi Indonesia, menjadi preseden yang baik agar Australia melalui pejabat-pejabatnya tidak mudah melakukan tindakan pelecehan terhadap tokoh Indonesia ataupun merendahkan isu yang sensitif bagi Indonesia," kata Hikmahanto.

Hikmahanto juga menjelaskan bahwa Australia kini berkomitmen menginvestigasi kesalahan yang dilakukan oknumnya di akademi militer. Australia juga menyatakan pemuatan materi itu bukanlah merupakan sikap resmi militer Australia.

"Hasil investigasi demikian yang akan menyelamatkan kerja sama militer TNI dan ADF. ADF dan Pemerintah Australia lebih mengutamakan hubungan baik dengan Indonesia ketimbang melindungi personel militernya," kata Hikmahanto.



(dnu/fjp)