DetikNews
Rabu 04 Januari 2017, 19:08 WIB

Pemprov DKI akan Revisi Pergub untuk Memulai Lelang ERP

Jabbar Ramdhani - detikNews
Pemprov DKI akan Revisi Pergub untuk Memulai Lelang ERP Foto: Jabbar Ramdhani/detikcom
Jakarta - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggelar rapat dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Rapat ini dilakukan untuk menindaklanjuti rencana pengadaan teknologi electronic road pricing (ERP) di Jakarta.

"Jadi hari ini kita lakukan pertemuan dengan Pak Soni, di Pemprov DKI. Materi pertemuan kita terkait dengan pengadaan teknologi akan diimplementasikan di jalan raya DKI Jakarta," kata Ketua KPPU M Syarkawi Rauf seusai rapat di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (4/1/2017).

Syarkawi mengatakan yang menjadi fokus perhatian dalam pertemuan tersebut adalah Peraturan Gubernur Nomor 149/2016 tentang ERP. Pembahasan yang dilakukan, menurutnya, tidak hanya soal persaingan usaha yang sehat, namun juga sinkronisasi dengan peraturan-peraturan di atasnya.

"Terima kasih sebesar-besarnya kepada Pak Soni dan tim di DKI Jakarta atas implementasi saran-saran dari kami, KPPU, terkait pengadaan electronic road pricing di DKI Jakarta. Ini benar, sejalan dengan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat, bagaimana yang sering disampaikan atau diarahkan Bapak Presiden kepada kami di KPPU," ujar Syarkawi.

Di lokasi yang sama, Plt Gubernur DKI Jakarta Sumarsono menyebut Pemprov DKI sudah melakukan kajian soal pengadaan ERP ini. Dan DSRC memang menjadi barang yang sudah terbukti dan dipakai di negara lain.

Namun, menurutnya, hal itu tidak diperbolehkan dalam proses lelang, yang melarang penyebutan merek. Yang dibolehkan adalah menyebutkan kriteria-kriteria atau parameter.

"Karena itu, intinya pasal 8 akan kita revisi tanpa menyebutkan DSRC. Itu yang kita sebutkan justru parameter-parameter, kriteria-kriteria yang menunjukkan kebutuhan-kebutuhan kita," ujar Sumarsono.

Ia mengatakan saat ini sudah ada sebanyak 250 provider yang masuk mengajukan proposal penawaran. Dan terkait dengan revisi pergub ini, dia mengatakan dibutuhkan waktu 2 minggu untuk melakukan revisi.

"Saya butuh 2 minggu," ujar Sumarsono yang juga menjabat Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri.

Sumarsono menyampaikan latar belakang diskusi yang dilakukan bersama KPPU. Ia mengatakan, pada masa transisi dari Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) kepada dirinya, ada surat dari KPPU yang masuk untuk mengingatkan soal proses tender pengadaan ERP.

"Pada transisional dari Pak Ahok ke saya itu, ada surat dari KPPU yang kemudian intinya adalah mengingatkan pergub kita nomor 149 tahun 2016 pasal 8 ayat 1c," kata Sumarsono.

"Yang kemudian diindikasikan oleh KPPU, ini monopoli dengan menyebutkan kata DSRC. Apalagi dengan pakai frekuensi 1,5. Padahal ada frekuensi lain, 900. Bahkan ada teknologi lainnya," lanjut pria yang juga akrab disapa Soni ini.
(jbr/kst)
Komentar ...
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed