Presiden Jokowi Setujui Terbentuknya Dewan Kerukunan Nasional

Jakarta - Salah satu hasil sidang kabinet paripurna perdana di tahun 2017 adalah akan dibentuknya sebuah badan baru. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto menyebut Presiden Jokowi setuju terhadap pembentukan Dewan Kerukunan Nasional.

"Presiden sudah setuju untuk dibentuknya Dewan Kerukunan Nasional," ujar Wiranto usai sidang kabinet di Istana Kepresidenan Bogor, Jl Ir H Djuanda, Kota Bogor, Jawa Barat, Rabu (4/1/2017).

Wiranto kemudian bercerita tentang bangsa Indonesia yang sebetulnya selalu mengedepankan musyawarah tiap ada masalah. Lembaga-lembaga adat di Indonesia hingga kini pun selalu bermusyawarah.

"(Tapi) karena kita mengadopsi undang-undang dari Eropa, masalah atau kasus yang ada di masyarakat selalu kita larikan ke proses peradilan, proses konflik, proses proyustisia," kata Wiranto.

Pemerintah ingin penyelesaian masalah non-yustisia juga dikedepankan. Sehingga tidak semua masalah harus diselesaikan di pengadilan.

Wiranto juga menyinggung soal Komnas HAM yang disebutnya memelopori untuk mendekatkan masalah ke meja hijau. Lambat laun kini semua masalah selalu didorong untuk masuk pengadilan.

"Adanya Dewan Kerukunan Nasional sebagai bagian usaha untuk menggantikan posisi KKR dulu, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, yang dulu tidak disetujui oleh MK. Ini bukan berarti menghidupkan kembali KKR. Tapi dengan cara kita hidupkan satu falsafah bangsa kita sendiri, menyelesaikan satu perkara dengan musyawarah-mufakat," papar Wiranto.

Tetapi pembentukan dewan ini belum bisa dipastikan kapan waktunya. Proses pengkajiannya pun belum diungkapkan.

(bpn/dnu)