.webp)
"Saya ingin beri apresiasi khusus, yang sudah 2 minggu tidak tidur. Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Dhany Sukma. Ini pekerjaan yang sudah luar biasa, tidak bisa tidur. Karena semua pergub, di ruang kerja saya menumpuk. Jumlahnya 42, ditambah UPT-UPT yang jumlahnya luar biasa," kata Sumarsono, Rabu (4/1/2017).
Hal ini disampaikan Sumarsono saat pengarahan umum kepada para pemimpin SKPD, UKPD, dan camat di lingkungan Pemprov DKI Jakarta di Ruang Balai Agung, Balai Kota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Alhamdulillah, DKI pada hari masuk pertama melakukan pelantikan OPD. OPD selesai, dapat persetujuan dari Mendagri, maka selesai. Semua puas. Kalau ada yang tidak puas, bisa langsung sampaikan ke saya," ujar Sumarsono.
Sumarsono memberikan apresiasi karena, dalam perampingan ini, DKI Jakarta persentasenya dapat di atas daerah lain. Menurutnya, hal ini sudah sesuai dengan target nasional yang sudah dipasang.
Sumarsono, yang juga menjaba Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri, meminta maaf soal perampingan yang dilakukan. Sebab, hal itu tidak dapat dihindari.
"Target nasional perampingan kita 10-20 persen. Sebagai Dirjen Otda, daerah lain 9-10 persen. Jambi lumayan, mencapai 15 persen. Kita bisa 16 persen, 1.000 lebih jabatan kita lepas," ujarnya.
Atas perampingan tersebut, ada implikasi turunnya jabatan, terutama yang dialami para kepala seksi. Selain itu, ada pergeseran jabatan dan mutasi.
Sumarsono sempat menyinggung soal kasus suap oleh Bupati Klaten yang terkait dengan adanya mutasi dan pengisian pejabat daerah. Ia menjamin hal serupa tidak akan terjadi di Pemprov DKI.
"Saya jamin 99,99 persen bersih dan tidak ada sogok-menyogok. Karena berdasar Nawacita dan ingin mewujudkan pemerintahan yang bersih. Di Klaten, karena jabatan dijual, ya, pasti ditangkap. Itu sudah benar. Kalau di DKI, saya beri jaminan penuh," tutur Sumarsono.
Pria yang juga akrab disapa Soni ini mengatakan perampingan satuan kerja perangkat daerah (SPKD) ini dilakukan di bawah Dewan Jabatan, yang ada di bawah Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah.
Menurutnya, sosok Saefullah merupakan seorang kiai Nahdlatul Ulama (NU) yang menjaga proses tersebut berjalan bersih. Selain itu, ada sosok Kepala BKD Agus Suradika.
"Bayangkan saja, yang nangani itu Pak Saefullah, itu kiai NU. Ayat-ayatnya sudah keluar semua. Kita kerja bersih, profesional. Sebelahnya ada Prof Agus dari Muhammadiyah. Kalau NU dan Muhammadiyah sudah gandeng, pasti bersih," ucap Sumarsono.
Tak hanya dalam soal perampingan SKPD, Sumarsono menyebut peran Saefullah sebagai pemimpin aparatur sipil negara (ASN) Pemprov DKI. Saefullah bersama Agus, menurutnya, juga berperan dalam mendorong percepatan penyusunan APBD 2017 untuk Pemprov DKI.
"Saya pernah bilang, sebelum ayam berkokok 1 Januari 2017, APBD sudah harus selesai. Dan akhirnya selesai. Tentu semuanya tidak akan lepas dari panglima ASN-nya. Tepuk tangan untuk Pak Saefullah, yang sudah mendorong percepatan APBD. Lalu juga Prof Agus, ini yang bagian urus SK. Kalau ada kesalahan nama, ini yang urus Prof Agus. Dan alhamdulillah didukung semuanya," papar Sumarsono.
Sumarsono secara khusus juga memberikan apresiasi kepada Kepala Bappeda DKI Jakarta Tuty Kusumawati. Sumarsono berterima kasih karena Tuty dapat mendukung percepatan penyusunan APBD.
"Saya beri apresiasi orang yang kerja lembur dan bisa selesaikan APBD tepat waktu. Apresiasi saya berikan kepada Ibu Bappeda, Ibu Tuty. Dan Ibu Tuty akan memilah-milah organisasi yang gabung. Karena harus memilah APBD dengan satuan-satuan. Hal ini berhasil dan DKI memperoleh kinerja rangking 15 di dunia. Kalau di Indonesia nomor 1," puji Sumarsono.
Lalu, Sumarsono juga menyebut Kepala Badan Pengelola Keuangan (BPK) Heru Budi Hartono. Apresiasi diberikan karena Heru berhasil menyerap anggaran hingga 83 persen. Padahal, ketika Sumarsono masuk 2 bulan lalu, DKI Jakarta baru menyerap anggaran 52 persen.
"Saya beri apresiasi secara khusus. Karena daya serap waktu itu 52 persen. Bagaimana agar bisa sampe 90? Ada pembatalan, saya khawatir. Tapi minggu ke minggu hilang, bahwa kita bisa mencapai minimum 80 persen. Dan sekarang bisa mencapai 83 persen. Saya apresiasi ke Pak Heru," tutur Sumarsono. (jbr/jor)
