Ray Rangkuti dari Lingkar Madani (LIMA) mengatakan, sepanjang 2016 lalu ada beberapa kepala daerah yang lahir dari politik dinasti tersangkut perkara korupsi.
"Pertama, 2016 ini kasus-kasus politik berkaitan dengan dinasti politik. Jadi dinasti politik erat kaitannya dengan tindak pidana korupsi," kata Ray Rangkuti dalam diskusi bertema 'Hati-hati Politik Dinasti Rawan Korupsi' di Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (3/1/2017).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pengamat politik Julius Ibrani memiliki pandangan serupa dengan Ray. "Hampir di seluruh wilayah yang ada dinasti politiknya, contoh Banten, ketika Wali kota mengadakan program, turun ke jalan itu dekat-dekat (masa) pemilu," kata Julius di acara yang sama.
"Ketika dia bicara programnya itu, dia juga mempromosikan anggota keluarganya yang sedang maju Gubernur," dia menambahkan.
Apung Widadi dari Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) menyebut, politik dinasti juga berperan dalam tertinggalnya satu daerah dalam segi tertentu.
"Ada beberapa catatan FITRA, hasil Pilkada serentak 2015-2016 ada beberapa daerah yang kita lihat, bahkan banyak, APBD-nya itu pembahasannya mengalami keterlambatan," kata Apung.
"Karena ada proses transisi dari elit politik lama ke yang baru. Itu terganjal kepentingan elite politik tertentu, terutama dinasti politik," imbuh Apung.
Lalu bagaimana dengan daerah yang tak lahir dari politik dinasti?
Ray Rangkuti menyebut ada beberapa keuntungan daerah yang pemimpinya bukan dari trh politik dinasti. Misalnya Bantaeng, Purwakarta, Bandung dan Banyuwangi.
"Kita perbandingkan dengan daerah-daerah yang tak ada dinasti politik justru kemajuan relatif bagus. Misalnya Bandung, Purwakarta, Bantaeng, Banyuwangi. Daerah-daerah ini yang kini kita lihat jadi mercusuar," kata Ray. (erd/erd)










































