Pos anggaran untuk pendidikan DKI misalnya mencapai Rp 17 triliun atau 27 persen dari total APBD DKI yang Rp 70,19 triliun. "Saya tegaskan (anggaran) pendidikan itu 20 persen targetnya nasional. Tapi kita (DKI) 27 persen, artinya 7 persen di atas target nasional," kata Soni kepada wartawan di Silang Monas, Jakarta Pusat, Selasa (3/1/2017).
Dana pos pendidikan yang dianggarkan tersebut antara lain akan digunakan untuk gaji guru dan rehabilitasi gedung sekolah. "Pokoknya kebutuhan sektor pendidikan segitu (Rp 17 T)," kata Soni.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Anggaran dalam jumlah besar juga dialokasikan untuk sektor transportasi, infrastruktur dan pengendalian banjir. Soni yakin besok pagi, APBD DKI sudah disahkan oleh Kementerian Dalam Negeri dan bisa segera digunakan.
"Sebelum ayam berkokok sudah disahkan, hari ini sudah bisa digunakan, semua yang di depan sudah diselesaikan dengan baik," kata Soni.
Rencananya besok, Pemprov akan mempublikasikan APBD DKI tersebut di sejumlah media massa. Menurut Soni, sejumlah pos anggaran yang dicoret oleh Kemendagri otomatis hilang dari APBD DKI. Pos yang dicoret tersebut antara lain biaya renovasi kolam ikan, anggaran untuk sopir anggota DPRD dan renovasi rumah dinas ketua DPRD.
(erd/try)











































