Dinasti Politik Disebut Masih Mewarnai Pilkada Serentak 2017

Jakarta - Tahun ini akan digelar Pilkada serentak di 101 daerah di Indonesia. Fenomena tersebut menjadi tema kajian diskusi awal tahun 2017 oleh sejumlah lembaga.

Hadir sebagai pembicara dalam diskusi bertema 'Hati-hati Dinasti Politik Rawan Korupsi' itu antara lain Ray Rangkuti (LIMA), Apung Widadi (FITRA), Sebastian Salang (FORMAPI), Arif Susanto (PSIK Indonesia), Julius Ibrani, dan Jeirry Sumampow.

"Ada 5 problem besar dalam rezim Pilkada yang sebentar lagi akan digelar," kata Arif Susanto dalam Diskusi Awal Tahun di Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (3/1/2017).

Menurut Arif, salah satu hal yang perlu disoroti adalah adanya fenomena dinasti politik. Dia mengatakan persoalan dinasti politik ini menjadi 1 di antara 5 masalah itu.

"Lima problem itu politik identitas, dinasti politik, korupsi politik, kaburnya polarisasi politik dan rendahnya literasi politik," tutur Arif.

"Karena kuatnya dinasti politik di beberapa daerah, maka calon yang punya kans besar untuk menang ya yang berasal dari dinasti penguasa sebelumnya di sana," sambungnya.

Arif menyebut lemahnya pelembagaan politik sebagai satu hal yang semakin memperparah keadaan. Dinasti politik, kata Arif, kian merentankan kemungkinan korupsi di pusaran pemerintah, baik di kota maupun daerah.

"Akhirnya dinasti politik di daerah yang begitu kuat juga menguasai aspek ekonomi di daerahnya. Ini terjadi di beberapa daerah, seperti di Banten," tutur Arif.

Pernyataan itu disambut Ray Rangkuti, yang mengatakan setuju dengan pandangan tersebut. Menurut dia, dinasti politik dan korupsi politik adalah hal yang tidak bisa dilepaskan.

"Dinasti politik dan korupsi adalah satu hal yang berkaitan satu sama lain," kata Ray. (kst/erd)