"Penting sekali ya, saya sering mengatakan preventif ini terpenting. Jadi, kalau seseorang diangkat dalam jabatan tertentu, dia harus mengetahui landasan-landasan hukum. Jangan sampai dia melakukan hal yang sifatnya sudah mendahului atau ada indikasi ke arah korupsi," ujar Sylvi di Luar Batang, Jakarta Utara, Selasa (3/1/2017).
Hal tersebut penting, menurutnya, agar PNS tak asal tanda tangan dalam setiap kebijakan yang diambilnya. Sekali lagi dia menekankan pentingnya PNS mengetahui landasan hukum.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pasangan Agus Yudhoyono dalam kontestasi Pilgub Jakarta ini kemudian bercerita soal kebijakannya saat menjabat kepala dinas. Dia selalu melibatkan KPK dalam menginformasikan pencegahan korupsi di birokrasi yang dipimpinnya.
Selain KPK, ada lembaga lain yang bisa membantu pencegahan praktek penyelewengan ini.
"(Selain KPK) kita punya BPKP, BPK, Ombudsman, yang semuanya penting sekali. Mereka memberi informasi kepada PNS, termasuk PNS yang baru dilantik, juga staf-stafnya," tutupnya. (gbr/imk)











































