Pemprov Riau Kewalahan, Minta Polda Amankan Pemblokir Jalan

Pekanbaru - Pemprov Riau meminta Polda Riau menurunkan timnya untuk mengamankan aksi unjuk rasa ratusan warga di Kabupaten Rokan Hilir (Rohil). Tindakan ini menyusul terjadinya pemblokiran jalan dari Pekanbaru menuju ibukota Rohil, Bagansiapiapi.Hal itu disampaikan Wakil Gubernur Riau, Wan Abubakar kepada wartawan di Pekanbaru, Senin(11/4/2005).Menurutnya, pengamanan itu sangat diperlukan untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. "Kita secara resmi sudah minta bantuan Polda Riau untuk menurukan timnya di lokasi pemblokiran massa di Ujung Tanjung," kata Wan.Dia menjelaskan, jika aksi protes dan dukung pemindahan ibukota kabupaten ini dibiarkan terus menerus dikhawatirkan bisa memicu konflik terbuka di tengah masyarakat Rohil sendiri. "Karena itu saya berharap, kedua belah pihak dalam masalah ini bisa menahan diri," katanya.Sementara itu, Kabag Humas Pemkab Rohil Warzirman Yunus yang dihubungi secara terpisah mengatakan, sampai saat ini lebih dari 500 massa pro pemindahan ibukota kabupaten masih memblokir jalan menuju kota Bagan. Akibatnya, arus lalu lintas baik menuju dan meninggalkan kota Bagan masih belum terhambat."Pejabat Rohil saat ini tengah berada di tengah-tengah massa yang melakukanpemblokiran jalan. Kita masih mencari solusi terbaik dalam mengatasi masalah ini," kata Wazirman. Saat ini, konsentrasi massa berada di Desa Ujung Tanjung Kecamatan Tanah Putih,Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) atau sekitar 300 km arah utara dari Pekanbaru. Massa yang mengatasnamakan kelompok Forum Masyarakat Pendukung UU No.53/ 1999 ini, melakukan aksi demo sejak kemarin sore, Minggu (10/4/2005). Massa ini terdiri dari mahasiswa dan masyarakat dari tiga kecamatan antara lain,kecamatan Tanah Putih, Kecamatan Pujud dan Kecamatan Rombo Melintang. Mereka memblokir jalan dan melakukan pembakaran ban-ban bekas di badan jalan yangmenghubungkan Pekanbaru menuju kota Bagansiapiapi. (umi/)