Usai Perampingan Jabatan, Plt Gubernur DKI Lantik 5.038 Pejabat

Usai Perampingan Jabatan, Plt Gubernur DKI Lantik 5.038 Pejabat

Ibnu Hariyanto - detikNews
Selasa, 03 Jan 2017 10:15 WIB
Usai Perampingan Jabatan, Plt Gubernur DKI Lantik 5.038 Pejabat
Foto: Plt Gubernur DKI Jakarta Sumarsono lantik 5.038 pejabat (Ibnu Hariyanto/detikcom)
Jakarta - Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Sumarsono (Soni) melantik 5.038 pejabat pagi ini. Mereka terdiri atas pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, dan pejabat pengawas di lingkungan Pemprov DKI.

Acara yang juga dihadiri Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur itu digelar di Lapangan Silang Monas, Jakarta Pusat, Selasa (3/1/2017) sejak pukul 07.38 WIB. Acara dimulai dengan pengambilan sumpah yang dipimpin oleh Plt Gubernur dan ikuti oleh para pejabat yang dikukuhkan.

"Saya percaya Saudara akan melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawab yang dibebankan," kata Sumarsono dalam sambutannya.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Pejabat yang dilantik sejatinya berjumlah 5.041 orang yang terdiri dari 94 pejabat Eselon II, 898 pejabat Eselon III, dan 4.049 pejabat Eselon IV. Namun, ada tiga pejabat yang tak dapat hadir sehingga hanya 5.038 orang yang dilantik.

Jumlah ini sudah dirampingkan sebagai 15.57% atau 952 jabatan dari jumlah sebelumnya. "Struktur organisasi perangkat daerah lebih ramping dan kita harapkan lebih gesit," ujarnya.



Plt Gubernur DKI Jakarta Sumarsono lantik 5.038 pejabatFoto: Ibnu Hariyanto/detikcom
Plt Gubernur DKI Jakarta Sumarsono melantik 5.038 pejabat


Sementara itu, Menteri Asman menekankan kepada para pejabat Pemprov DKI untuk meningkatkan pelayanan publik. Para pejabat yang baru dilantik diminta menciptakan inovasi baru di bidang masing-masing serta tidak terjebak dalam urusan yang bersifat rutinitas.

"Jangan main-main lagi sama pelayanan publik," ujar Asman.

Sebab, lanjut Asman, Jakarta menjadi role model nasional yang pelayanan publiknya bisa dicontoh daerah lain. Asman meminta agar sistem konvensional diubah jadi sistem elektronik. "Ciptakan sistem yang terbuka. Pelayanan tidak boleh tertutup," tuturnya.

"Terapkan sistem e-government di semua lini, khususnya dalam anggaran. Sistem e-budgeting tidak boleh lagi ditawar-tawar. Semua terbuka," imbuhnya. (idh/dnu)


Berita Terkait