"Nanti bisa masuk komisaris di BUMD. Kita kan punya 38 BUMD, jadi kita bisa tampung hal-hal seperti itu di tempat lain. Jadi jangan merasa terbuang bagi yang enggak dapat jabatan. Karena restrukturisasi, ini konsekuensi seperti ini biasa," kata Sumarsono di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (30/12/2016).
Meski mengklaim fokus pada pengukuhan, Sumarsono tidak menolak jika ada pejabat di lingkungan Pemprov DKI yang didepak terutama karena jabatannya memang dihapuskan. Salah satunya adalah Asisten Administrasi dan Keuangan Sekda Pemprov DKI Mara Oloan Siregar.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selain itu, masih terjadi polemik di dinas hasil penggabungan seperti Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan yang merupakan hasil merger dari Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah dengan Dinas Kebersihan. Sumarsono masih enggan untuk menyebut secara terbuka siapa yang menempati posisi kepala dinas yang baru tersebut.
"Ya, yang paling bagus dari dua orang ini. Yang nilai SK Gubernur. Yang sekarang saya kira sudah bagus kita lanjut saja. Bagus rajin ke lapangan," ujarnya.
Posisi Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik, menurut Sumarsono, belum akan tergantikan. Ia menganggap masih sulit mencari pengganti Dian Ekowati dari posisi tersebut.
"Kalau saya sih maunya menyesuaikan dengan kompetensinya. Ketika Bu Dian digeser, itu kan nyari pengganti tidak mudah. Dia kan di samping tanggung jawab pada kehumasan juga terkait teknologi informasi. Saya kira ada dua pilihan, digeser atau tidak. Kemarin semula kita akan geser kemudian, tapi sekarang kita akan tetap pertahankan dulu saja. Yang menggeser biar (gubernur) berikutnya saja," ucapnya.
Sumarsono sebelumnya mengatakan tidak akan merombak secara besar-besaran pejabat SKPD di Provinsi DKI Jakarta. Menurutnya, ia berfokus pada pengukuhan jabatan.
"Saya akan memfokuskan lebih banyak pengukuhan daripada pelantikan. Saya hanya sedikit melakukan perubahan, itu pun karena penyesuaian. Tidak ada yang perlu khawatir karena perombakan," kata Sumarsono di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (29/12) lalu. (HSF/idh)











































