.webp)
"Pak Menteri ini orangnya pekerja keras. Saya yakin, beliau bisa menciptakan kedaulatan di bidang pangan melalui kebijakannya. Kedaulatan di bidang pangan juga akan menentukan rakyat kita itu sejahtera atau tidak," ujar Zulkifli dalam sambutannya dalam acara Panen Raya Gadu Model 2016 di Margorejo, Kota Metro, Lampung, Jumat (30/12/2016).
Zulkifli menilai Mentan berhasil membuat kebijakan yang berpihak kepada rakyat. Menurutnya, negara harus hadir dan memihak rakyat tanpa ada kompromi. Salah satu kebijakan tegas yang diambil Mentan adalah soal impor dan jaminan harga.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Zulkifli juga mengingatkan petani di Metro Selatan tentang pesan Bung Karno, yaitu persatuan yang kuat nantinya akan menciptakan kesejahteraan yang merata.
"Bung Karno bilang, kita harus merdeka agar kita bersatu. Kenapa? Agar kita berdaulat. Saat berdaulat, kita harus berlaku adil. Kita berlaku adil agar kesejahteraan merata. Berdaulat di bidang pangan, kita bisa berlaku adil," ucapnya.
Zulkifli juga mengapresiasi kebijakan Mentan yang telah melakukan modernisasi di bidang pertanian. Hal itu terbukti dengan adanya swasembada beras pada 2016.
"Modernisasi pertanian itu keharusan. Pakai alat dan mesin, bisa tanam banyak dan cepat selesai. Program modernisasi dengan teknologi itu adalah upaya menuju kedaulatan pangan. Sekarang kita bisa swasembada beras," kata Zulkifli.
Swasembada Beras
Indonesia sudah berhasil swasembada beras pada 2016. Namun masih ada tugas berat yang harus diselesaikan pemerintah untuk kedaulatan pangan.
Menurutnya, selain swasembada beras, Mentan berhasil menekan angka impor jagung. Impor jagung Indonesia saat ini tersisa sedikit.
"Impor jagung kita saat ini tinggal 900 ribu ton per tahun, dari sebelumnya 3.700 juta," imbuhnya.
Mentan membuat kebijakan jaminan harga terhadap jagung. Harga jagung tidak boleh di bawah Rp 3.150/kg. Jika harga di bawah nominal tersebut, harus dibeli Bulog. Namun, hasil pertanian seperti singkong, garam, minyak kelapa sawit, dan bahkan daging, masih mengalami permasalahan.
 Foto: Galang Aji Putro/detikcom |
Zulkifli menyebutkan, permasalahan yang timbul itu disebabkan oleh tata niaga yang tidak baik. Untuk itu, pemerintah masih berusaha menyelesaikan masalah tersebut.
"Pasti masalahnya ada di tata niaga. Kebijakannya kan sudah baik, tinggal implementasinya bagaimana. Biasanya implementasi kalah sama lobi-lobi broker dan mafia perdagangan. Ini menghancurkan kedaulatan pangan kita. Ini menjadi tugas berat pemerintah yang harus segera diselesaikan," pungkasnya. (nwy/ash)
