Jumat 30 Desember 2016, 14:53 WIB
Kasus Suap Bakamla, POM TNI Tetapkan Laksma Bambang Sebagai Tersangka
Danpuspom TNI Mayjen Dodik (kiri) dan Kapuspen TNI Mayjen Wuryanto (kanan). Foto: Elza Astari-detikcom
Jakarta -
Pusat POM TNI menetapkan Direktur Data dan Informasi Bakamla Laksamana Pertama (Laksma) TNI Bambang Udoyo (BU) sebagai tersangka. Dia terlibat dalam kasus suap proyek satelit monitoring di Bakamla.
Kasus ini berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK terhadap Deputi Informasi Hukum dan Kerja Sama Bakamla Eko Susilo Hadi pada 14 Desember lalu. Dalam pengembangan, Laksma Bambang sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK) dalam proyek pengadaan surveillance system di Bakamla diduga ikut menerima suap.
"Hasil koordinasi secara terus-menerus kepada KPK dan unsur lingkungan terkait di KPK, kami melaksanakan proses penyelidikan yang dalam dan teliti dan kami sudah periksa beberapa saksi," ungkap Komandan Puspom TNI Mayjen Dodik Wijanarko.
Hal tersebut ia sampaikan dalam konferensi pers di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat (30/12/2016). Puspom TNI pun telah menggeledah kediaman Laksma Bambang.
"Dengan melihat keterangan saksi dan alat bukti yang sudah kami dapatkan, penyidik polisi militer TNI dari hasil penyelidikan yang kami sudah laksanakan kajian, maka penyelidikan akan kami tingkatkan menjadi penyidikan," terang Dodik.
Puspom TNI pun rencananya akan segera memanggil Laksma Bambang dalam penyidikan kasus dugaan korupsi yang menggunakan dana APBN-P 2016 ini. Laksma Bambang, menurut Dodik, akan dikenai pasal tentang tindak pidana korupsi.
"Kami akan panggil Laksamana Pertama TNI BU dengan jabatan Direktur Data dan Informasi Bakamla sebagai tersangka," ucap jenderal bintang dua tersebut.
"Tindak pidana yang dilanggar adalah tindak pidana korupsi. Kami menghargai upaya penegakan hukum dari unsur mana pun, namun kami harus tetap memegang asas praduga tidak bersalah," sambung Dodik.
Seperti diketahui, KPK telah menetapkan 4 tersangka, yaitu Eko Susilo Hadi, yang diduga sebagai pihak penerima suap. Selain itu, 3 orang yang ditetapkan sebagai tersangka adalah Direktur PT Melati Technofo Indonesia (MTI) Fahmi Darmawansyah serta dua pegawai PT MTI, yaitu Hardy Stefanus dan Muhammad Adami Okta, yang diduga memberikan suap.
Dalam proyek bernilai Rp 220 miliar tersebut, Eko menjabat kuasa pengguna anggaran. Suap diberikan dengan maksud PT MTI menjadi pemenang tender proyek yang melalui LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) tersebut.
Sebagai PPK, Laksma Bambang-lah yang menandatangani perjanjian pengadaan satelit pemantauan Bakamla itu. POM TNI sendiri sudah meminta keterangan dari Fahmi, yang juga suami artis Inneke Koesherawaty.
(elz/rvk)
Kasus ini berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK terhadap Deputi Informasi Hukum dan Kerja Sama Bakamla Eko Susilo Hadi pada 14 Desember lalu. Dalam pengembangan, Laksma Bambang sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK) dalam proyek pengadaan surveillance system di Bakamla diduga ikut menerima suap.
"Hasil koordinasi secara terus-menerus kepada KPK dan unsur lingkungan terkait di KPK, kami melaksanakan proses penyelidikan yang dalam dan teliti dan kami sudah periksa beberapa saksi," ungkap Komandan Puspom TNI Mayjen Dodik Wijanarko.
"Dengan melihat keterangan saksi dan alat bukti yang sudah kami dapatkan, penyidik polisi militer TNI dari hasil penyelidikan yang kami sudah laksanakan kajian, maka penyelidikan akan kami tingkatkan menjadi penyidikan," terang Dodik.
 Foto: Elza Astari/detikcomDanpuspom TNI Mayjen Dodik (kiri) dan Kapuspen TNI Mayjen Wuryanto (kanan) |
Puspom TNI pun rencananya akan segera memanggil Laksma Bambang dalam penyidikan kasus dugaan korupsi yang menggunakan dana APBN-P 2016 ini. Laksma Bambang, menurut Dodik, akan dikenai pasal tentang tindak pidana korupsi.
"Kami akan panggil Laksamana Pertama TNI BU dengan jabatan Direktur Data dan Informasi Bakamla sebagai tersangka," ucap jenderal bintang dua tersebut.
"Tindak pidana yang dilanggar adalah tindak pidana korupsi. Kami menghargai upaya penegakan hukum dari unsur mana pun, namun kami harus tetap memegang asas praduga tidak bersalah," sambung Dodik.
Seperti diketahui, KPK telah menetapkan 4 tersangka, yaitu Eko Susilo Hadi, yang diduga sebagai pihak penerima suap. Selain itu, 3 orang yang ditetapkan sebagai tersangka adalah Direktur PT Melati Technofo Indonesia (MTI) Fahmi Darmawansyah serta dua pegawai PT MTI, yaitu Hardy Stefanus dan Muhammad Adami Okta, yang diduga memberikan suap.
Dalam proyek bernilai Rp 220 miliar tersebut, Eko menjabat kuasa pengguna anggaran. Suap diberikan dengan maksud PT MTI menjadi pemenang tender proyek yang melalui LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) tersebut.
Sebagai PPK, Laksma Bambang-lah yang menandatangani perjanjian pengadaan satelit pemantauan Bakamla itu. POM TNI sendiri sudah meminta keterangan dari Fahmi, yang juga suami artis Inneke Koesherawaty.
(elz/rvk)
