KPU DKI Pastikan Pertanyaan Debat Cagub-Cawagub Tidak Bocor

Jakarta - Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta akan menjalani sesi debat pertama pada 13 Januari 2017. KPU DKI sebagai penyelenggara memastikan pertanyaan dalam acara debat tidak akan bocor.

Pertanyaan untuk cagub dan cawagub akan disiapkan dan disusun oleh tim panelis yang dipilih oleh KPU DKI. Anggota KPU DKI Pokja Sosialisasi Betty Epsilon Idroos mengatakan pertanyaan untuk pasangan calon tidak boleh dibocorkan oleh panelis.

"Panelis merumuskan pertanyaan (debat). Panelis akan kami beri tahu bahwa pertanyaan tidak boleh bocor," kata Betty saat dihubungi detikcom, Jumat (30/12/2016).

KPU DKI memastikan tim panelis yang akan menyusun pertanyaan debat adalah kalangan akademisi atau praktisi yang independen. Panelis juga tidak memiliki kepentingan tertentu atau ditunggangi oleh salah satu pasangan calon.

Namun, saat ditanya siapa saja tim panelis yang akan berpartisipasi dalam debat kandidat cagub-cawagub DKI 2017, Betty belum dapat membeberkan lebih lanjut.

"Tim panelis ini dari akademisi atau praktisi yang independen dan tidak berpihak pada salah satu pasangan calon. Mereka akan meng-explore tema itu menjadi bentuk pertanyaan. Tentu disertai dengan data yang dimiliki atas nama DKI Jakarta," jelas Betty.

Debat pertama akan berlangsung pada 13 Januari 2017 di Hotel Borobudur, Jalan Lapangan Banteng Selatan, Jakarta Pusat, pukul 19.00 WIB. Dari informasi yang diterima detikcom, tema pada debat pertama adalah soal pembangunan demokrasi, pemerintahan yang efektif (reformasi birokrasi, good governance, dan inovasi pemerintahan), serta penegakan hukum (korupsi, pungli, dan keadilan).

Sedangkan debat kandidat kedua akan digelar pada 27 Januari 2017. KPU DKI telah menyiapkan tema debat, yakni pembangunan ekonomi, kesenjangan sosial (kemiskinan), tenaga kerja, kesejahteraan rakyat, agama, dan budaya.

Terakhir, debat kandidat pasangan cagub-cawagub yang bertarung dalam Pilgub DKI 2017 berlangsung pada 10 Februari 2017 dengan tema pelayanan publik (transportasi, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pelayanan terhadap penyandang disabilitas). (nkn/erd)