"Daerah lain operasional dan gaji bisa sampai 60 persen. Investasi cuma 20 persen. Ada yang habis 80 persen untuk operasional birokrasi dan gaji. Kita 28 persen itu ideal tidak ada provinsi lain yang di bawah DKI. Ini sebagai Dirjen Otda yang ngomong ya," kata Sumarsono di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (29/12/2016).
Sumarsono juga mengatakan anggaran untuk DPRD DKI Jakarta juga termasuk kecil. Menurutnya persentase anggaran untuk DPRD DKI hanya 0,13 persen dari total APBD.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Target pendapatan juga dianggap Sumarsono sudah sesuai. Ia menganggap kenaikan rencana pendapatan dalam APBD merupakan bentuk optimisme.
"Kalau dari segi perencanaan anggaran itu rumus formulanya ya pasti naik 10 persen itu rumus standar. Nggak boleh target turun itu hukum perencanaannya pasti naik. Apa pun kondisinya itu untuk memberikan semangat optimisme bahwa kita bisa mencapai. Jadi bukan bagaimana nanti kalau nggak kecapai ya itu nantilah. Kalau bisa plus minus 10 persen kenaikan," pungkasnya.
Pendapatan Daerah DKI sendiri direncanakan sebesar Rp 62.466.130.203.554 atau naik 8,49 persen dibanding target pendapatan APBD Perubahan yang sebesar Rp 57.161.248.465.732. Total APBD DKI yang disepakati Pemprov bersama DPRD berjumlah Rp Rp 70.191.958.203.554. (HSF/dhn)











































