"Presiden Jokowi kurang happy dengan kinerja beberapa yang ada di kabinet. Beberapa karena tidak sesuai dengan harapan Bapak Presiden," ungkap Darmadi saat dihubungi detikcom, Kamis (29/12/2016).
Satu hal yang sangat disorot oleh Presiden terkait dengan Nawacita, mewujudkan kemandirian ekonomi dan peningkatan produktivitas. Juga soal peningkatan daya saing di pasar internasional.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kementerian Pertanian banyak memberikan rekomendasi yang diterbitkan dari info Kementerian Perdagangan. Yang awalnya sangat anti-impor ternyata banyak melakukan impor, jadi kemandirian perekonomiannya dipertanyakan," imbuhnya.
Selain Menteri Pertanian Amran Sulaiman, yang disebut-sebut tengah dievaluasi, menurut Darmadi, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto juga menjadi menteri yang tengah dievaluasi. Padahal Airlangga merupakan menteri yang baru saja diangkat pada reshuffle terakhir.
"Masalah bagaimana meningkatkan daya saing di tingkat internasional, kemudian juga produktivitas rakyat dalam daya saing di pasar internasional berkaitan dengan menumbuhkan pelaku-pelaku industri, IKM, industri kecil-menengah," papar Darmadi.
"Industri pada IKM ini kan belum terlihat juga. Itu kan di perindustrian. Meningkatkan IKM menjadi penting. Supaya bisa bersaing di pasar internasional dan memperkuat basis pertahanan di domestik dalam menghadapi MEA dan globalisasi ini kan harus kuat ini," sambung anggota DPR itu.
Darmadi menilai visi Airlangga belum terlihat jelas untuk memajukan perindustrian, terutama bagi pelaku IKM. Dia menilai visi ke depan sangat penting dan bukan hanya teknis semata. Dua poin itu perlu berjalan secara berkesinambungan.
"Visi ke depannya belum jelas. Seorang menteri kan harus punya conceptual skill yang bagus, tidak melulu soal technical skill. Menteri itu kan tatarannya lebih ke arah conceptual skill. Ini yang harus ada dan harus mulai terlihat sejak sekarang," terang Darmadi.
Ini menjadi penting terutama mengingat pada 2019 nanti sudah akan digelar pilpres kembali. Jika tidak bekerja secara perform, menteri atau pimpinan lembaga bisa menghambat Presiden Jokowi.
"Kalau tidak ada percepatan dalam pengembangan-pengembangan kementerian, agak berbahaya untuk Presiden Jokowi dan menambah beban kerja Presiden," sebutnya.
Satu kementerian yang juga menjadi perhatian khusus Presiden Jokowi, menurut Darmadi, adalah bidang pendidikan. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy juga baru masuk kabinet pada reshuffle terakhir lalu.
"Di pendidikan juga banyak sarana pendidikan belum bagus. Kemudian yang kurang bagus dalam meningkatkan daya saing kan, berhadapan dengan SDM juga kan," ucap Darmadi.
"Karena belum bisa meningkatkan daya saing SDM di domestik yang saat ini belum terlihat bagus," tambah dia.
Persoalan Ujian Nasional disebut sebagai salah satu pertimbangan mengapa Mendikbud juga masuk dalam lis yang sedang dievaluasi. Muhadjir mengusulkan penghapusan UN namun Presiden Jokowi menolaknya.
"Itu juga salah satu poin yang harus dievaluasi ya. Artinya itu harus dievaluasi," kata anggota Komisi VI DPR tersebut.
Saat diminta kembali memberi lis bocoran menteri mana saja yang dipertimbangkan diganti, dia kembali menyatakan tiga nama menteri itu. "Tiga kementerian yang kita sebut tadi. Menteri Perindustrian, IKM ya, iya (Mendikbud dan Menteri Pertanian). Itu harus ada evaluasi yang kuat sekali. Visi ke depan menteri-menteri itu belum jelas terlihat," jawab Darmadi.
"Ini yang akan dievaluasi dan memang sedang dievaluasi untuk apakah perlu di-reshuffle atau tidak. Kalau memang tidak bisa memenuhi janji-janji waktu kontrak diangkat menjadi menteri, kan itu harus dievaluasi," tutupnya.
(elz/erd)










































