Kapolri: Globalisasi Membawa Dampak Jumlah Kejahatan

Jakarta - Kejahatan lintas batas atau transnasional pada tahun 2016 mengalami kenaikan sebanyak 41.033 kasus dibanding tahun 2015 sebanyak 40.938 kasus. Kapolri menilai globalisasi juga dapat membawa dampak jumlah kejahatan di Indonesia.

"Kejahatan lintas batas meningkat menjadi 41 ribu. Ini menunjukkan bahwa globalisasi membawa dampak kejahatan di Indonesia," jelas Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian, di Rupatama Mabes Polri, Jl Trunojoyo Jakarta Selatan (28/12/2016).

Kejahatan transnasional ini terbagi atas beberapa kejahatan. Di antaranya kasus narkoba, cyber crime, perdagangan manusia, hingga terorisme.

Khusus untuk kasus terorisme, pada tahun 2016 polisi telah memproses sebanyak 170 kasus. Jika dibanding dengan tahun 2015 yang telah memproses 82 kasus, kasus terorisme mengalami kenaikan sebanyak 88 kasus.

"Terorisme meningkat, sekarang ada 170 kasus. Tapi bukan serangannya, termasuk yang ditangkap orangnya. Penegakan hukum pada tersangka terorisme, 40 kasus sudah divonis pengadilan," ungkapnya.

Lalu untuk kasus narkotika pada tahun 2016 mengalami kenaikan sebanyak 6.729 kasus atau naik sekitar 19,62 persen dibanding tahun 2015.

Sedangkan pada kasus human trafficking dan cyber crime mengalami penurunan pada tahun 2016 ini. Kasus cyber crime mengalami penurunan sebesar 365 kasus, dan kejahatan penjualan manusia mengalami penurunan sebesar 20 kasus.

Kapolri: Tingkatkan Digital Security

Dalam kesempatan tersebut Kapolri juga mengapresiasi kinerja Polda Metro yang cepat menangkap pelaku perampokan di Pulomas dengan menggunakan rekaman CCTV. Kapolri pun mengimbau agar terus meningkatkan pengamanan digital seperti itu.

"Pengungkapan kasus Pulomas karena CCTV, tersangkanya, mobilnya, pelakunya juga mukanya lebih jelas. Bisa ketahuan siapa dia, apalagi pemain lama. Sudah terkenal di dunia hitam," ujarnya.

Untuk meningkatkan keamanan digital, Tito meminta agar seluruh daerah memasang CCTV yang tersambung dengan sistem pengamanan milik pemerintah.

"Tiap daerah membuat peraturan, diwajibkan semua gedung-gedung yang akan dibangun wajib untuk memasang CCTV yang bisa di-connect dengan CCTV pemerintah," jelas Tito.

"Kemudian di jalan-jalan, dipasang CCTV yang bisa di-connect dengan pemerintah. Itu yang dinamakan digital security," sambungnya.

Menurut Tito ada empat macam security atau pengamanan. Yang pertama adalah personal security, yaitu kecilnya angka gangguan kamtibnas umum. Kedua adalah infrastructure security. Ketiga adalah health security, ini terkait kasus makanan palsu atau obat palsu. Lalu yang keempat adalah digital security, termasuk pengamanan dengan CCTV. (rvk/rvk)