Debat Cagub, Rano dan Wahidin Saling Bantah soal Kesejahteraan Petani

Debat Cagub, Rano dan Wahidin Saling Bantah soal Kesejahteraan Petani

Bahtiar Rifa'i - detikNews
Rabu, 28 Des 2016 04:50 WIB
Debat Cagub, Rano dan Wahidin Saling Bantah soal Kesejahteraan Petani
Debat kandidat Pilgub Banten. (Bahtiar Rifai/detikcom)
Jakarta - Persoalan kesejahteraan petani menjadi masalah yang disorot dalam Debat Kandidat Pilgub Banten Putaran I. Pasangan calon saling memberikan argumentasi dan solusi terbaiknya.

Provinsi Banten menjadi daerah yang memiliki mayoritas penduduk sebagai petani. Namun, ternyata tingkat kesejahteraan Nilai Tukar Petani menurun sebesar 1,32 persen. Selain itu, petani termarjinalkan dan miskin.

Menanggapi persoalan di atas, calon Gubernur Banten Wahidin Halim mengaku tidak merasa aneh. Menurutnya, produk pertanian sulit dibawa ke pasar karena jalan infrastruktur yang rusak. Itu salah satu hal yang membuat petani di Banten menderita. Selain itu, menurutnya, petani terdesak dan kekurangan lahan karena kalah oleh investor.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Petani terdesak kekurangan lahan, sebagian lahan di Banten dikuasai investor orang berduit. Pandeglang dan Lebak masyarakat produktif tidak pilih jadi petani sebagai profesi," kata Wahidin saat mendapat pertanyaan mengenai petani Banten dalam debat kandidat putaran pertama, Selasa (27/12/2016) malam.

Menurutnya, pemerintah harus memberikan insentif kepada petani, termasuk transportasi murah dan bimbingan, agar mutu produksinya terjamin.

Sementara itu, menurut cagub Banten Rano Karno, berdasarkan data BPS (Badan Pusat Statistik), Nilai Tukar Petani atau NTP di Banten justru mengalami tren kenaikan, bahkan di atas nasional. Pada 2014, menurutnya, NTP Provinsi Banten sebesar 104,75 persen, sedangkan nasional 102 persen. Pada 2015, nilai tersebut naik menjadi 104,77 persen.

"Saya khawatir ini beda data. Ini BPS. Produksi padi kami 2014 (ada) 2,45 juta ton, sekarang 2,188 juta ton," ujar Rano.

Selain itu, menurut Rano, Provinsi Banten memiliki target yang diberikan nasional selama 3 tahun agar bisa meningkatkan 1 juta ton produksi padi. (bri/elz)


Anda menyukai artikel ini

Artikel disimpan

Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Belum ada komentar.
Jadilah yang pertama berkomentar di sini