"Bisa saja merupakan ide untuk menyelesaikan TKA ilegal, khususnya dari China. Karena ini betul-betul bergejolak di masyarakat. Sehingga ini lebih mendorong pemerintah menyelesaikan masalah dengan akuntabel," ujar Agus di gedung DPR, Jakarta Pusat, Selasa (27/12/2016).
Agus mengapresiasi Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf (Gus Ipul) saat melakukan inspeksi mendadak TKA ilegal di Mojokerto. Agus menyarankan hal tersebut sebaiknya juga dilakukan kepala daerah lain.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Agus menjelaskan DPR kerap menerima laporan tentang TKA ilegal di Indonesia. Politikus Partai Demokrat ini mengungkapkan beberapa anggota DPR mengajukan hak angket untuk menyelesaikan hal tersebut.
"DPR juga banyak mendapatkan laporan tentang ini. Untuk itu, sebagian teman-teman di DPR ada yang mengajukan hak angket, sesuatu hal yang sesuai dengan aturan perundang-undangan yang ada," ujar Agus.
"Sehingga ini tentu bisa berjalan beriringan, namun yang paling penting menurut kami pemerintah harus menyelesaikan permasalahan tenaga kerja wabilkhusus asal China ini yang ilegal pentingnya secara transparan dan akuntabel," sambungnya.
Sebelumnya, Presiden Jokowi menyatakan isu TKA dalam jumlah besar yang menyerbu Indonesia adalah kabar bohong. Namun Ketua Komisi IX DPR Dede Yusuf menilai perlu ada satgas untuk mengawasi TKA di Indonesia.
"Kami merekomendasikan adanya satgas. Jadi, ketika masyarakat resah, kita bisa bilang, 'Hei, tenang, kita sudah ada satgasnya'," ujar Dede dalam diskusi 'Polemik' Sindotrijaya FM di Rumah Makan Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (24/12).
(dkp/imk)










































