.webp)
"Pertama, karena memang kampanye kita ini panjang, lebih dari 3 bulan kampanye kita ini jadi kelihatannya pasangan calon itu mengatur waktu untuk kampanye," kata Juri seusai peresmian kantor baru KPU di di Gedung Plaza Hayam Wuruk, Jalan Hayam Wuruk, Mangga Besar, Jakarta Barat, Selasa (27/12/2016).
Selain itu, Juri menyebut jumlah calon di Pilkada 2017 tidak sebanyak sebelumnya. "Kalau dulu ada 5, 6, 7 dan sekarang rata 2-3 pasang calon setiap daerah," imbuhnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Alasan ketiga adalah aturan yang sejak awal disusun KPU. Para calon tidak diperkenankan memasang alat peraga kampanye sendiri, melainkan disediakan oleh KPU.
"Jika sudah memakai uang negara dibagi adil untuk semua paslon, tidak boleh jorjoran walaupun 2017 ini ada tambahan kebijakan baru. Calon pun boleh menambah jumlah alat peraga yang disediakan oleh KPU sebanyak 150 persen," ucap Juri.
Juri juga melihat calon kepala daerah di Pilkada kini punya metode berbeda untuk kampanye. Ini menjadi alasan keempat pilkada terasa lebih sepi.
"Kelihatannya pasangan calon sudah memulai memikirkan model kampanye yang berbeda dengan pilkada sebelumnya yang sering mengumbar alat peraga dan iklan sekarang lebih suka jalan menemui masyarakat langsung atau blusukan," ungkap Juri.
Sebelumnya, Jimly mengatakan suasana semarak yang terjadi di sebagian daerah bukan karena pemilu. Isu mengenai kasus hukum pasangan calon justru mewarnai masa kampanye ini. Sebagaimana diketahui, ada kasus dugaan penodaan agama yang dilakukan calon petahana Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
"Satu hal mengenai sepinya pilkada ini. Saya sendiri pernah rakor (rapat koordinasi) dengan Presiden keliling. Spanduk aja tidak ada. Padahal masa kampanye itu sudah mulai," ujar Jimly di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jalan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis (22/12).
"Jadi bukan semarak pilkada-nya ini, tapi seperti kasus Pak Ahok itu yang ramai," sambungnya. (imk/dha)
