.webp)
Ketua Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan DPP Partai Golkar Yorrys Raweyai tak mempermasalahkan pemanggilan kader partainya. Namun, yang jelas, Yorrys mendorong KPK serius menyelesaikan kasus-kasus korupsi besar, bukan hanya e-KTP.
"Golkar berkomitmen mendukung KPK untuk menyelesaikan kasus-kasus besar yang belum terselesaikan," ujar Yorrys kepada wartawan, Selasa (27/12/2016).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Refleksi Akhir Tahun:
Korupsi dan Citra Partai Golkar
Yorrys Raweyai
Ketua Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan DPP Partai Golkar
Jelang pergantian tahun, publik tidak usai disuguhi sejumlah persoalan politik, hukum dan keamanan yang hampir setiap hari menjadi perbincangan. Selain kasus yang melibatkan Calon Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), sejumlah persoalan hukum juga mengemuka. Kali ini masih menyisir ihwal perilaku koruptif yang melibatkan para politisi dan figur-figur penting di negeri ini.
Perilaku koruptif dengan berbagai modus operandi yang melingkupinya nampak masih menjadi persoalan yang tidak berkesudahan. Di balik gencarnya program anti-korupsi yang dicanangkan setiap periode pemerintahan, di saat itu pula perilaku koruptif semakin mengemuka ke hadapan publik. Ironisnya, figur politisi dan institusi politik masih menempati tempat teratas. Figur yang sejatinya menunjukkan keseriusan, justru berkubang keterlibatan. Tidak hanya itu, institusi politik seakan melegitimasi praktik haram tersebut.
Sulit dipungkiri, korupsi telah menjadi persoalan laten yang menggerogoti sendi-sendi kebangsaan, menggerus kepercayaan publik dan memicu antipati publik pada dunia politik. Politik yang seharusnya terlebih dahulu menjaga jarak dengan perilaku koruptif, justru terkadang menjadi tameng dan bunker para koruptor.
Terlepas dari persoalan sistemik yang diidapnya, perilaku koruptif seharusnya menjadi isu bersama yang senantiasa digemakan oleh partai politik. Partai Politik harus mengetengahkan berbagai program dan kebijakan, bahkan menjadi pioner dan garda terdepan bagi pemberantasan korupsi itu sendiri. Lebih dari itu, partai politik juga harus memiliki mekanisme kontrol, reward and punishment, serta sistem pertanggungjawaban vertikal dan horizontal terkait perilaku koruptif. Dengan demikian akan mengembalikan kepercayaan publik kepada partai politik.
Sebagai partai terbesar dan tertua, Partai Golkar tidak bisa menutup mata akan realitas tersebut. Sebagai pendukung pemerintah, Partai Golkar harus terus menggelorakan pemberantasan serta pengusutan kasus-kasus yang masih mendera dan menjadi duri dalam daging dan beban sejarah bagi Pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla di masa yang akan datang.
Masih teringat dengan jelas, betapa Partai Golkar berada di garis terdepan dalam pengusutan Mega Kasus Century yang telah terbukti merugikan negara Rp 6,7 triliun. Kader-kader Partai Golkar di DPR RI terlibat aktif dalam Pansus Hak Angket Bank Century yang menyimpulkan keterlibatan kekuasaan di dalam pengambilan kebijakan bail-out kepada Bank Century pada tahun 2008. Hingga saat ini, kita tidak lagi mendengar sejauh mana tindak lanjut kasus tersebut menyentuh hingga ke akar dan aktor sesungguhnya. Belum lagi kasus-kasus sebelumnya, seperti Kasus Hambalang yang melibatkan partai penguasa saat itu serta aktor-aktor yang beitu dekat dengan kekuasaan.
Saat ini, publik kembali didengungkan dengan pengusutan kasus korupsi pengadaan E-KTP. Kasus E-KTP yang sedang diusut oleh KPK yang merugikan negara hampir Rp 2 triliun seharusnya melibatkan keseriusan dari partai politik, khususnya Partai Golkar. Paling tidak, publik memperoleh kepastian sikap dari komitmen Partai Golkar. Hingga pada titik tertentu menepis kecurigaan tentang kader-kader Partai Golkar yang dipandang terlibat di dalamnya.
Demikian juga kasus lainnya terkait anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang merugikan negara lebih dari Rp 2 triliun. Di antara kasus ini bahkan telah melibatkan beberapa politisi lintas partai sebagai pesakitan, tidak terkecuali dari Partai Golkar.
Kita boleh mengurut dada. Namun semangat untuk memberantas korupsi tidak boleh hilang dari rasionalitas dan logika kepartaian kita. Karena hanya dengan demikian kita mampu menunjukkan empati sebagaimana kegelisahan masyarakat pada umumnya. Namun komitmen pemberantasan korupsi adalah komitmen bersama dan pembuktian dukungan Partai Golkar kepada pemerintah.
Partai Golkar harus menyuarakan tentang pengusutan korupsi yang tidak tebang pilih dan tidak pandang bulu. Kekuasaan memang terkadang membutakan dan menyilaukan sebagian orang. Namun hukum harus ditegakkan agar setiap orang memperoleh kepastian sebagaimana prinsip hukum itu sendiri (equality before the law).
Memang betul, partai politik membutuhkan dana besar untuk tetap bertahan di tengah tuntutan dan eksistensi di mata publik. Namun menghalalkan segala cara demi kebesaran partai adalah tindakan yang mencederai tujuan dan cita-cita mulia partai politik itu sendiri. Partai politik akan menanggung dosa sosial yang tidak sedikit. Ancaman kehancuran pun tidak akan terelakkan.
Tahun 2017, kita akan menghadapi tahun politik. Kita berharap tahun politik tidak diwarnai intrik yang justru merugikan pihak-pihak tertentu dan dimanfaatkan oleh pihak-pihak lain yang mengambil keuntungan di balik kasus-kasus korupsi yang terbengkalai. Kita menyematkan kepercayaan sepenuhnya kepada institusi KPK dalam memberantas korupsi secara sistemik, terukur dan terencana. Di lain pihak, kita akan sangat menyayangkan jika pemberantasan korupsi justru hanya bersifat artifisial, tidak menyentuh akar persoalan. Sementara itu, para aktor yang sesungguhnya bebas berkeliaran dan menampakkan wajah sebagai anti-korupsi.
Sebagai partai yang menjunjung tinggi hukum sebagai panglima, Partai Golkar akan terus berada di garis terdepan pemberantasan korupsi. Sebab pemberantasan korupsi bukanlah sebentuk pencitraan semata, melainkan panggilan kemanusiaan, panggilan generasi, agar generasi politik di masa yang akan datang mewarisi perilaku anti-koruptif. Jika tidak, perilaku koruptif hanya akan semakin menggerus dan mendemoralisasi partai politik, khususnya Partai Golkar. (tor/fjp)
