.webp)
"Netralitas ASN di beberapa daerah masih mengkhawatirkan, terutama di daerah yang ada calon petahana yang mencalonkan diri kembali," ujar anggota Tim Monitoring Pilkada Serentak 2017 Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Haryadi di kantor Kemendagri, Jalan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis (22/12/2016).
Haryadi mengatakan terdapat konflik-konflik kecil di daerah yang melibatkan ASN. Konflik terjadi karena beda dukungan ASN terkait maju kembalinya petahana dalam pilkada.
"Ada konstelasi di antara ASN sampai berantem di antara pendukung calon A dan satu di B. Bahkan pukul-pukulan kecil, tapi sebenarnya mereka saling tahu. Keterbelahan terjadi manakala terutama ada petahana maju lagi," tuturnya.
Haryadi mengatakan netralitas sulit terjadi terutama pada level mereka yang berada di eselon 1 dan 2. Pejabat tersebut dipilih langsung gubernur sehingga netralitas sulit diwujudkan.
"Contoh di suatu daerah ini hampir bisa diduga kepala SKPD di eselon 1 dan 2 orangnya langsung ditunjuk gubernur. Makanya itu sulit," katanya.
"Risikonya kalau ketahuan bukan hanya dipecat, bahkan kepala daerah sendiri bisa dibatalkan. Tapi, pertama Tim Monitoring tidak punya kewenangan itu. Kita hanya secara langsung mengingatkan," tutur Haryadi. (fdu/fdn)
