Selain Entikong, Ada 6 Pos Perbatasan Negara yang Dibangun Pemerintah

Entikong - Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) bertekad untuk mempercantik Pos Lintas Batas Negara (PLBN), yang menjadi 'teras rumah' Indonesia. Selain PLBN Entikong, Kalimantan Barat, ada 6 PLBN lainnya yang saat ini tengah dibangun dan dipercantik.

Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (PLBN) Tjahjo Kumolo mengatakan, pembangunan PLBN Terpadu Entikong dilakukan bersama-sama dengan 6 PLBN terpadu lainnya.

Keenamnya adalah PLBN Terpadu Aruk, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, PLBN Terpadu Nanga Badau, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, PLBN Terpadu Mota'ain, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur, PLBN Terpadu Wini, Kabupaten Timor Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur, PLBN Terpadu Motamasin, Kabupaten Malaka, Nusa Tenggara Timur dan PLBN Skouw, Kota Jayapura, Papua.

"Sesungguhnya berawal dari keprihatinan Bapak Presiden atas kondisi kawasan perbatasan negara kita, yang ketika mengawali masa pengabdian sebagai Presiden RI melakukan kunjungan ke beberapa titik perbatasan negara dengan negara tetangga, baik di kawasan perbatasan darat, maupun di kawasan perbatasan laut," ujar Tjahjo saat peresmian PLBN Terpadu, Entikong, Kalimantan Barat, Rabu (21/12/2016).

Foto: Ray Jordan/detikcom

Tjahjo menyebut Presiden Jokowi sudah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2015 tentang percepatan pembangunan 7 PLBN Terpadu tersebut. Pembangunan ini mencakup sarana dan prasarana penunjang di kawasan perbatasan.

"Melalui Inpres tersebut, Bapak Presiden memerintahkan kepada 15 menteri, Kepala BNPP, tiga gubernur dan tujuh bupati/wali kota untuk mengambil langkah-langkah pembangunan PLBN terpadu sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing secara terkoordinasi dan terintegrasi, untuk mempercepat pembangunan tujuh PLBN dan sarana prasarana penunjang di kawasan perbatasan," jelas Tjahjo.

Bersama dengan 6 PLBN lainnya, lanjut Tjahjo, gedung PLBN Terpadu Entikong saat ini dalam kondisi siap untuk dioperasionalkan.

"Walapun masih memerlukan penyempurnaan dan kelengkapan instalasi, khususnya terkait dengan infrastruktur penunjang berfungsi seluruh instrumen penyelenggara pelayanan aktivitas lintas batas negara," jelas Tjahjo yang juga menjabat Menteri Dalam Negeri.

"Seluruh PLBN itu sudah siap untuk bapak resmikan, bisa akhir bulan Desember atau awal Januari tahun depan," imbuh dia. (jor/fdn)