Parpol Diminta Reformasi Sistem Penyaringan Calon Kepala Daerah

Jakarta - Direktur Lingkar Madani (Lima) Ray Rangkuti menilai partai politik (parpol) harus mengubah metode penyaringan calon kepala daerah agar terhindar dari dinasti politik. Menurutnya, parpol harus segera berbenah.

"Saya pikir (parpol) perlu mereformasi cara penyaringan kepala daerah. Memang kesadaran yang paling urgen adalah bagaimana partai politik punya mekanisme sendiri di internal mereka untuk menata praktik-praktik ini," kata Ray dalam diskusi publik 'Lawan Korupsi Tolak Dinasti Politik' di UIN Syarif Hidayatullah, Tangerang Selatan, Selasa (20/12/2016).

Ray menyebut reformasi penyaringan itu dibutuhkan karena sejalan dengan tren di masyarakat saat ini yang tidak memilih kepala daerah yang terlibat dinasti politik. Dia juga menyebut dinasti politik berat sebelah.

"Karena dinasti politik ini relatif hampir 50 persen terpilih dan 50 persen gagal. Sebetulnya ada tren di masyarakat di mana mulai menolak munculnya praktik dinasti politik ini. Selama reformasi ini, tidak ada untungnya tren dinasti politik ini. Kecuali mereka yang masuk dalam dinasti itu," jelas Ray.

"Itulah pentingnya seleksi. Boleh disebut kepala daerah ini relatif tidak melalui seleksi itu atau pun yang dia dilakukan karena struktur kepengurusan. Karena dari dinasti akan tetap diduga tidak bisa lolos," ujar Ray.

Sementara itu di tempat yang sama, Kepala Sekolah Anti Korupsi Beno Novit Neang mengatakan dinasti politik tidak boleh berlangsung dimana pun. Menurutnya, dinasti politik merupakan pintu awal terjadinya praktik korupsi.

"Korupsi dan dinasti adalah satu linear. Dinasti politik adalah pintu untuk satu ruang menjalankan korupsi. Itu ilmiah bukan asumsi," tutur Beno.

"Pemahaman mendalam tentang dinasti. Dari mana kita menjadikan sanksi sosial untuk yang melarang melakukan seperti ini," ujar Beno menambahkan. (dhn/dhn)