LIMA: Dinasti Politik Tak Akan Lepas dari Korupsi

LIMA: Dinasti Politik Tak Akan Lepas dari Korupsi

Ahmad Ziaul Fitrahudin - detikNews
Selasa, 20 Des 2016 15:22 WIB
LIMA: Dinasti Politik Tak Akan Lepas dari Korupsi
Ray Rangkuti. Foto: Ari Saputra
Jakarta - Isu dinasti politik naik daun menjelang pergelaran pilkada serentak 2017. Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti menyebutkan dinasti politik adalah salah satu penyakit demokrasi.

Hal tersebut disampaikan pada diskusi publik di UIN Syarif Hidayatullah, Tangerang Selatan, Selasa (20/12/2016). Dalam diskusi 'Lawan Korupsi Tolak Dinasti Politik' itu, Ray menyebutkan dinasti politik adalah penyakit demokrasi yang belum sembuh semenjak reformasi.

"Demokrasi ini sudah tuntas, hanya tinggal prosesnya, penyakit kita tinggal dua penyakitnya. Praktik, kultur politik yang enggak berubah adanya dinasti politik. Kedua, korupsi yang terus menambah," kata Ray Rangkuti.

Tumbuhnya demokrasi, menurut Ray, seharusnya berjalan dengan kultur demokrasi di masyarakat yang menjadi lebih baik. Kesadaran akan kultur demokrasi yang kurang, menurut dia, menyebabkan terjadinya dinasti politik.

"Secara teoretik makin solid demokrasinya, sistem kultur di masyarakat semakin membaik," jelas Ray

"Yang disebut kultur demokrasi yang enggak tumbuh demokrasi hanya semata tentang undang-undang. Seharusnya naik dari lebih dari undang-undang ada kultur demokrasi yang ikut membaik yang mendorong melarang memilih kepala daerah," imbuhnya.

Ray mengatakan, dinasti politik punya kaitan erat dengan korupsi. Dia mengatakan, sebuah daerah tidak akan maju jika dipimpin kepala daerah dari kelompok dinasti politik.

"Dinasti politik telah memberi bukti kepada kita. Enggak akan ada pembangunan yang memadai kalau dinasti politik tumbuh subur di daerah tersebut. Hampir semua yang mengidap penyakit dinasti politik itu nggak akan lepas dari korupsi," jelasnya.

Dia menjelaskan, dinasti politik menghambat regenerasi perkembangan suatu daerah karena hanya bertumpu pada satu kelompok. Kemudian, Ray mencontohkan lima daerah yang disebut maju karena tidak terlibat dinasti politik.

"Dinasti politik ini tidak diperkenankan, tidak boleh, karena selain menghambat proses regenerasi politik, menghambat proses sirkulasi kekuasaan dan penyebaran kekuasaan supaya tidak bertumpu pada suatu kekuatan keluarga. Yang parah dari itu adalah hampir semua daerah yang mengidap 'penyakit' dinasti politik tidak bebas dari korupsi, contohnya di Banten," jelasnya.

"Sebut Risma, Ridwan Kamil, Dedy Mulyadi, Azwar Anas di Banyuwangi, Rudi Abdullah di Bantaeng. Dari lima, hanya ada dua orang dari partai. Dari sini sudah terlihat. Mereka bukan dari dinasti politik bisa memajukan daerah," imbuhnya. (azf/tor)


Berita Terkait