Raih WTP dari BPK, Wali Kota Makassar Dapat Piagam dari Kemenkeu

Makassar - Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan 'Danny' Pomanto mendapatkan piagam penghargaan dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal (Ditjen) Perbendaharaan Kemenkeu provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel). Pemkot Makassar telah meraih opini wajar tanpa pengecualian (OTP) atas laporan keuangan pemda 2015 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Penyerahan piagam diserahkan langsung oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Sulsel Alfiker Siringoringo. Kepala BPK perwakilan Sulsel Andi K Lologau turut menyaksikan pemberian penghargaan tersebut di Gedung Keuangan Negara II, Makassar, (20/12/2016).

Danny menerima piagam penghargaan opini WTP bersama 17 dari 24 kepala daerah kabupaten dan kota se-Sulsel termasuk Pemprov Sulsel. 17 Kepala daerah tersebut antara lain dari daerah Parepare, Palopo, Luwu Utara, Bulukumba, Gowa, Bantaeng, Maros, Pangkep, Pinrang, Wajo, Bone, Toraja Utara, dan Luwu.

Pemberian opini oleh BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) sejak 2015 lalu menggunakan sistem akrual basis. Sistem tersebut mengharuskan sistem pencatatan laporan keuangan dilakukan dengan menyandingkan pendapatan dan biaya pada periode saat terjadinya transaksi kas, bukan pencatatan pada saat pendapatan tersebut diterima ataupun biaya tersebut dibayarkan (cash basis).

"Makassar untuk pertama kalinya meraih opini WTP justru di saat sistem penilaian LKPD jauh lebih sulit dibanding sistem (berbasis kas) sebelumnya," kata Danny.

Dahulu, BPK dalam memberikan opini terhadap LKPD menggunakan sistem berbasis kas. Ada perbedaan mendasar pada dua sistem tersebut. Sistem berbasis kas hanya mencatat transaksi pada saat terjadinya transaksi kas. Sementara sistem berbasis akrual, selain mencatat transaksi pengeluaran dan penerimaan kas, juga mencatat jumlah utang dan piutang. Sistem berbasis akrual memberikan gambaran yang lebih akurat atas kondisi keuangan pemerintah daerah atau kota daripada sistem berbasis kas.

Lebih jauh lagi, basis akrual mendukung penggunaan anggaran sebagai teknik pengendalian karena pada basis kas, pembayaran hanya direkam jika hal itu telah dilakukan. Sementara pembayaran kewajiban dapat dilakukan dengan jarak waktu tertentu setelah timbulnya kewajiban itu sendiri.

Acuan penerapan sistem berbasis akrual didasarkan pada PP No 71/2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis akrual. Penghargaan opini WTP yang diraih 17 kabupaten dan kota se-Sulsel ini juga diapresiasi Menteri Keuangan Sri Mulyani, seperti yang disampaikan Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Sulsel Alfiker Siringoringo.

"Indonesia salah satu dari sedikit negara di dunia yang menggunakan sistem akrual basis dalam pencatatan laporan keuangannya," ujar Alfiker.

Diakui Alfiker, pencatatan laporan keuangan berbasis akrual merupakan sistem pelaporan keuangan tertinggi dan jauh lebih kompleks dibandingkan pencatatan berbasis kas. Ada tujuh komponen pencatatan keuangan dalam laporan keuangan berbasis akrual antara lain laporan realisasi anggaran, perubahan sisa anggaran lebih, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas. (nwy/hns)