Anggota Komisi III: Fatwa MUI Jadi Rujukan, Ormas Tak Perlu Sweeping

Jakarta - Anggota komisi III DPR, Nasir Jamil menyayangkan aksi sejumlah ormas yang melakukan sweeping di pusat perbelanjaan. Sweeping yang dilakukan mengatasnamakan sosialisasi fatwa MUI.

"Toleransi itu adalah saling menghargai dan tidak memaksa apalagi mengancam," kata Nasir kepada detikcom, Senin (19/12/2016).

Baca Juga: MUI: Tidak Dibenarkan Secara Hukum Eksekusi Fatwa dengan Sweeping

Oknum ormas yang melakukan aksi itu menyebut, aksi mereka merupakan sosialisasi terhadap fatwa MUI yang melarang penggunaan aksesoris natal bagi pekerja yang beragama muslim. Nasir menyebut, perlu ada koordinasi antar lembaga terkait penerapan aturan itu.

"Saya berharap kepada Kementerian Tenaga Kerja bisa berkoordinasi dengan pihak pihak terkait agar pekerja pekerja muslim bisa menjalankan fatwa MUI," ujar Nasir.

"Meskipun MUI bukan organisasi negara tapi fatwa MUI mengikat secara moral dan diharapkan menjadi rujukan sehingga tidak ada lagi sweeping dari ormas-ormas tertentu," sambungnya.

Baca Juga: Kapolri: Fatwa MUI Bukan Hukum Positif, Ormas Jangan Buat Masyarakat Takut

Dia juga mengatakan agar para pengusaha mau mengikuti dan tidak memaksakan penggunaan aksesoris tertentu demi menghindari pergesekan.

"Karena ini menyangkut dengan keyakinan dan pemahaman keagamaan , maka kepada pemilik pemilik usaha diimbau untuk menghormati fatwa MUI," ungkap Nasir.

(kst/imk)