Menhan Soal Hak Pilih TNI: Belum Waktunya, Masih Jauh Sekali

Padang - Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengomentari rencana pemberian hak pilih bagi prajurit TNI. Mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat itu mengatakan bahwa saat ini tentara belum siap untuk mendapat hak pilih dalam Pemilu.

"Belum waktunya, masih jauh sekali. Dan saya tidak setuju, ya," kata Ryamizard kepada wartawan di Lapangan Imam Bonjol, Padang, Sumatera Barat, Senin (19/12/2016).

Dia menjelaskan, akan rawan keributan jika tentara memiliki hak pilih. Karena itu, hal tersebut harus dihindari.

"Nanti kalau punya hak pilih, ada tentara PDIP (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan), tentara (Partai) Golkar, nanti berkelahi. Lagi partainya berkelahi, tentaranya juga berkelahi. Bahaya itu, enggak boleh," kata mantan KSAD TNI 2002/2005 itu.

Menurut dia, sistem Pemilu saat ini sudah sesuai. "Sekarang kan bagus," ucapnya.

Sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengatakan, ada kemungkinan anggota TNI akan mendapatkan hak pilih. Wacana itu disampaikan saat rapat bersama Pansus RUU Pemilu pada Selasa (13/12/2016).

Diberikan atau tidak hak pilih akan diputuskan setelah evaluasi Pemilu Serentak 2024. Tahun 2024 dianggap sebagai tahun yang krusial.

"Saya pikir di tahun 2024 kan ada Pemilu serentak, setelah itu baru dievaluasi apakah TNI harus ikut memilih atau tidak memilih," kata Gatot di Gedung DPR, Selasa (13/12). (aik/erd)