Ramai Dibahas, Ini Penjelasan Menlu Tentang Abstainnya RI Soal HAM di Suriah

Jakarta - Dalam beberapa waktu belakangan, di linimasa Twitter ramai dibahas mengenai sikap Indonesia yang abstain dalam voting rancangan resolusi di Dewan HAM PBB. Apa penjelasan Kementerian Luar Negeri (Kemlu)?

Pembahasan di Twitter itu mengemuka setelah muncul foto hasil voting dengan tajuk 'The Human Rights Situation in the Syrian Arab Republic'. Dalam foto tersebut Indonesia berstatus abstain. Hal ini lantas memicu pembahasan, dan tak sedikit yang mengkritik sikap Indonesia tersebut mengingat situasi di Aleppo Suriah saat ini sangat memprihatinkan.

Foto: Gambar Indonesia Abstain soal Suriah yang Ramai di Medsos (Dok Istimewa)

Menteri Luar Negeri Retno Lestari Priansari Marsudi menjelaskan Indonesia memang pernah abstain dalam voting di sidang PBB soal pelanggaran hak asasi manusia di Suriah. Itu merupakan sikap Indonesia pada voting dalam rancangan resolusi di Dewan HAM PBB pada Juli 2016, bukan pada resolusi terbaru yakni pada Desember 2016.

"Rancangan resolusi Dewan HAM di Jenewa terkait situasi HAM di Suriah tersebut dipungutsuarakan bulan Juli 2016 yang lalu," kata Retno kepada detikcom, Senin (19/12/2016).

Saat itu di Markas Besar PBB, Jenewa, Swiss, delegasi Indonesia mengambil sikap abstain. Ada pertimbangan yang mendasari sikap yang diambil Indonesia kala itu.

"Delegasi RI mengambil sikap abstain atas rancangan resolusi karena rancangan resolusi itu tidak seimbang yang hanya menyangkut pelanggaran HAM oleh Pemerintahan Bashar Al Assad, dan tidak memuat rujukan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh kelompok oposisi dan non-state actors lainnya," papar Retno.

Lebih dari itu, pertimbangan delegasi Indonesia untuk mengambil sikap abstain, tak lain dan tak bukan demi keselamatan Warga Negara Indonesia (WNI) di Suriah. Bahkan saat inipun, ribuan WNI masih ada di Suriah.

"Jangan kita mengambil posisi yang lebih di-drive (dikendalikan) oleh negara lain. Kita menghitung berdasar kepentingan nasional kita. Masih ada ribuan warga negara kita di Suriah," kata Retno.

Setiap hari Retno memastikan keselamatan WNI di Suriah. Soal rancangan resolusi Dewan HAM itu sendiri, Retno menjelaskan itu diprakarsai antara lain oleh Amerika Serikat dan Arab Saudi.

"Keduanya mengkritisi HAM tapi dari satu sisi saja. Pelanggaran memanglah pelanggaran, tapi kalau sudah memihak, maka itu kita tidak inginkan," kata Retno.

Namun demikian, Indonesia tidak abstain saat resolusi Sidang Umum PBB untuk menghentikan kekerasan di Aleppo Suriah yang digelar pada 9 Desember. Indonesia malah ikut serta merumuskan dan mendukung resolusi penghentian kekerasan itu. (dnu/fjp)