Plt Gubernur DKI Diprotes Atlet Soal Bonus, ini Kata Ahok

Jakarta - Kontingen Atlet DKI Jakarta di Pekan Olahraga Nasional (PON) Jawa Barat dan Pekan Paralimpik Nasional (Peparnas) protes soal bonus. Mereka demo di Balai Kota saat agenda pemberian penghargaan pada Jumat (16/12) malam.

Gubernur DKI Jakarta nonaktif, Basuki T Purnama (Ahok) mengaku belum mengetahui penyebab terjadinya hal tersebut. Ahok hanya mengatakan, terkait pemberian bonus tersebut diberikan uang sejumlah Rp 1 miliar kepada klub dan atlet yang berhasil mendapatkan medali emas.

"Makanya saya gak tahu (kenapa atlet protes). Saya pengen per klub dikasih Rp 1 miliar, yang emas Rp 1 miliar," kata Ahok di Jalan Kepanduan II, Penjaringan, Jakarta Utara, Sabtu (17/12/2016).

Ahok mengatakan, hal itu sudah sejalan dengan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Jakarta. Komitmen tersebut dilakukan agar klub dan para atlet dapat berkembang.

Sebab, atlet provinsi yang berlaga dalam sebuah kejuaraan berasal dari klub. Dan pemberian itu dilakukan untuk menambah sumber finansial bagi setiap klub dalam menggembleng atletnya.

"Supaya klub bisa hidup. Saya sama KONI sama. Kalau anda mencari atlet kan dari klub. Karena di luar negeri atlet bagus karena klub ada nilai yang bisa jual iklan. Kan klub kita belum bisa. Kalau belum bisa, siapa yang beli mereka? Pemda, pemerintah. Jadi kalau belum laku swasta, kita yang beli dengan syarat harus juara bukan bagi rata," ujar Ahok.

Ahok mengatakan, pemberian bonus tersebut pun dilakukan dengan mekanisme transfer. Menurutnya, hal ini dilakukan sebagai bagian transparansi anggaran.

"Sudah kita gariskan ke kepala dinas, KONI DKI dan sudah sepakat semua makanya semua klub meresmikan suratnya agar punya rekening bank. Kenapa rekening bank? Karena saya nggak mau cek tapi bentuk transfer. Semua transfer. Sehingga saya bisa ikutin uang buat apa saja. Misal saya kasih cek Rp 1 miliar, tahu-tahu dia narik Rp 500 juta cash, ada apa klub ini?" kata Ahok.

Sehingga menjadi sebuah strategi untuk menghindari penyalahgunaan anggaran dengan cara transaksi tunai. Maka, syarat lain yang harus dilakukan sebuah klub adalah memiliki rekening untuk sarana transfer bonus tersebut. Selain itu rekening juga dapat digunakan sebagai sarana pembayaran atlet maupun alat latihan.

"Harusnya bayar orang dan beli alat harus pake transfer. Gampang lacak. Ini salah satu strategi saat saya pimpin DKI. Pertama harus transparan kebijakan, semua data harus terbuka dan tidak ada transaksi tunai agar kita ikuti. Duit masuk ke mana bisa saya telusuri. Strategi penyalahgunaan anggaran tidak ada bantuan tunai. Jadi bantuan apapun transfer. Gak ada cerita tunai," tuturnya.

Diketahui, para atlet memprotes bonus yang jumlahnya sebesar Rp 200 Juta. Padahal, pada awalnya Pemerintah Provinsi DKI menjanjikan bonus bagi atlet peraih emas sebesar Rp 1 miliar.

Sumarsono mengatakan, Pemprov DKI sudah menyiapkan dana penghargaan atlet Rp 300 miliar. Namun, ada aturan terkait pembatasan pemberian penghargaan pemerintah pusat melalui Kemenpora. Alhasil, nilai penghargaan itu dikurangi menjadi Rp 116 miliar.

"Yang jelas ada peraturan pusat, pemerintah daerah tidak boleh memberikan lebih yang diberikan nasional. Sementara dari kita sudah siap angkanya. Kita sudah siap Rp 300 miliar. Tapi karena tertahan kita hanya terpakai Rp 116 miliar," jelas Sumarsono di Balai Kota, Jakarta, Jumat (16/12). (jbr/tor)