Harusnya Dirjen Pajak Beber Data, Bukan Somasi Faisal

Jakarta - Ketua ICW Teten Masduki berpendapat, somasi yang dilakukan oleh Dirjen Pajak Hadi Purnomo kepada ekonom Faisal Basri terkait tuduhan Rp 40 triliun yang ditilep Ditjen Pajak, tidak tepat."Apa yang dilakukan Faisal Basri dengan menyatakan ada korupsi Rp 40 di Ditjen Pajak itu dilihat dari sudut pandang seorang ekonom," kata Teten dalam perbincangan dengan detikcom usai menghadiri jumpa pers Komisi Ombudsman di Restoran Pulau Dua, Jl Gatot Subroto, Jakpus, Jumat (8/4/2005).Menurut Teten, Faisal melontarkan hal itu setelah melihat adanya kejanggalan bahwa terjadi terjadi pertumbuhan ekonomi di Indonesia, tetapi penerimaan pajak jumlahnya tetap. Di mata Teten, somasi yang dilakukan Dirjen Pajak tidak tepat karena Dirjen Pajak adalah seorang pejabat negara."Seharusnya Dirjen Pajak sebagai pejabat negara justru menjelaskan data-data mengenai penerimaan pajak yang sesungguhnya agar bisa diketahui oleh masyarakat," saran Teten.Teten berpendapat, masyarakat yang melakukan kritik harus dipandang sebagai masyarakat yang menjalankan fungsi kontrol terhadap elit pemerintah. "Masyarakat hanya mampu melakuan hal tersebut. Karena mereka tidak punya data riil maupun akses langsung terhadap data tersebut," alasan Teten.Apa ICW mempunyai data-data mengenai korupsi di Ditjen Pajak? Teten mengaku tidak punya data riil. Namun dia melihat pola-pola penyelewengan yang terjadi di lembaga pemerintahan seperti Ditjen Pajak dan Bea Cukai itu adalah pola transaktif koruptif, yaitu korupsi dilakukan ketika proses transaksi itu berlangsung."Dengan begitu tidak ada bukti yang bisa menjelaskan secara langsung korupsi yang terjadi itu," demikian Teten. (nrl/)