Deplu Siap Beri Penjelasan DPR Soal Rumah Rp 1 Triliun

Jakarta - Departemen Luar Negeri (Deplu) siap memberikan penjelasan kepada DPR mengenai pembelian rumah di 12 negara senilai Rp 1 triliun dan pembelian rumah mewah Dubes RI di Jenewa. Deplu membantah tidak punya sense of crisis. "Deplu terbuka konsultasi dengan DPR. Sekjen sudah siap. Tinggal kapan dan bagaimananya saja," kata Juru Bicara Marty Natalegawa kepada wardalam media briefing di Deplu, Jl. Pejambon, Jakarta, Jumat (8/4/2005). Dalam acara itu, Marty didampingi Kepala Biro Tata Usaha dan Perlengkapan Deplu, Freddy Sirait.Deplu akan terus melakukan pembelian rumah di luar negeri meskipun menuai kritik. Pembelian rumah di 12 negara bukan merupakan pemborosan karena justru menguntungkan negara. Pembelian tidak dilakukan tunai tapi lewat sewa-beli. Dengan sistem itu uang sewa yang dibayarkan tidak hangus karena dalam waktu 12 tahun akan menjadi milik negara.Indonesia saat ini memiliki 151 perwakilan di luar negeri. Dari perwakilan itu, RI memiliki bangunan 325 yang terdiri dari perkantoran, wisma dan sekolah. Dari 325 gedung itu, sebanyak 233 gedung sudah menjadi milik negara, sedangkan sisanya 92 gedung dalam status sewa. Dijelaskan Marty, sewa gedung di luar negeri seperti di Paris dan Tokyo, rata-rata di atas 10 ribu dolar AS perbulan. Dengan perhitungan itu diperkirakan, untuk sewa 92 gedung menghabiskan 920 dolar AS perbulan. "Atas dasar itu kita berinisiatif melakukan sewa-beli. Maksudnya pembayaran uang sewa yang dilakukan perbulan dijadikan investasi pemerintah. Jadi akumulasi uang sewa dalam jangka waktu 12-15 tahun akan menjadi milik negara. Bukan milik Deplu, apalagi milik Pak Dubes di sana yang sekarang menjabat," jlentreh Marty. Sense of CrisisPada kesempatan itu, Marty membantah Deplu tidak peka atas banyaknya musibah yang menimpa Indonesia. Ditegaskan, Deplu tidak akan menghamburkan dana untuk sesuatu yang tidak penting. "Jangan sampai ada kesan Deplu tidak peka dengan kondisi yang ada alias tidak punya sense of crisis. Kita juga peduli dengan kepedulian masyarakat pada umumnya," kata Marty.Mengenai lokasi yang dipilih mengapa bukan lokasi yang harga tanahnya masih murah, Marty menjelaskan lokasi Dubes diatur oleh negara setempat. Selain itu juga mempertimbangkan lokasi yang strategis, mudah dijangkau, tidak dalam sengketa dan tidak memakai uang muka. "Itu sama dengan negara miskin mau membuat perwakilan di Indonesia. Karena tak punya uang akhirnya milih di pinggiran. Nah tentunya pemerintah RI akan mengatakan tidak boleh seperti itu. Anda harus menempati wilayah diplomat area," kata Marty. (iy/)