Rancangan UU Pertembakauan Disahkan Sebagai Inisiatif DPR

Elza Astari Retaduari - detikNews
Kamis, 15 Des 2016 20:04 WIB
Foto: Lamhot Aritonang
Jakarta - DPR akhirnya mengesahkan RUU Pertembakauan yang sempat menjadi masalah antara Badan Legislasi (Baleg) dan Ade Komarudin (Akom) yang saat itu masih menjabat sebagai Ketua DPR. RUU Pertembakauan disahkan sebagai inisiatif DPR untuk kemudian dibahas setelah masa reses.

Sebelum RUU Pertembakauan disetujui, sempat ada interupsi dari Sekretaris Fraksi PAN Yandri Susanto. Meski sudah melalui harmonisasi, ternyata PAN belum menyetujui RUU ini.

"Kami merasa ini belum layak diajukan. Ini menjadi catatan dari Fraksi PAN," ungkap Yandri di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (15/12/2016).

Pimpinan sidang menyatakan apa yang disampaikan Fraksi PAN akan dijadikan catatan. Meski begitu, RUU Pertembakauan disahkan menjadi inisiatif DPR.

Baleg sebelumnya melaporkan Akom kepada MKD karena dianggap menghalangi RUU Pertembakauan dibawa ke sidang paripurna padahal sudah masuk tahap harmonisasi. Akom pun mendapat sanksi atas laporan ini hingga akhirnya diputuskan diberhentikan dari jabatan Ketua DPR.

Rapat paripurna pada penutupan masa sidang kali ini juga mengesahkan RUU. Yakni UU Jasa Konstruksi dan UU tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Singapura tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara di Bagian Timur Selat Singapura.

Selain itu, rapat paripurna juga menerima sejumlah laporan dari berbagai alat kelengkapan dewan. Pertama adalah Laporan Komisi III DPR tentang Fit and Proper Test 2 Halim Adhoc Hubungan Industrial Mahkamah Agung (MA).

Ternyata Komisi III tidak memberi persetujuan kepada dua calon hakim yang disodorkan Komisi Yudisial. Yaitu Sugeng Santoso dan Juanda Pangaribuan.

"Komisi III tidak memberikan persetujuan terhadap dua calon Hakim Adhoc," ujar Wakil Ketua Komisi III Trimedya Panjaitan saat memberikan laporan di sidang paripurna.

Komisi XI pun memberikan laporan soal fit and proper test dua calon Deputi Gubernur Bank Indonesia. Komisi ini memberi persetujuan untuk Sugeng dan Rosmaya Hadi yang terpilih melalui voting tertutup.

Tak hanya itu, sidang paripurna juga memberi persetujuan perpanjangan waktu pembahasan RUU Pemberantasan Terorisme dan RUU Wawasan Nusantara untuk dua masa sidang. Saat ini pembahasan RUU Terorisme akan dibahas pada Panitia Kerja (Panja).

Dua hal lain yang disetujui pada sidang paripurna adalah soal Revisi UU MD3 untuk masuk di Prolegnas 2016. Juga laporan Baleg soal Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2017 dan Perubahan Prolegnas RUU Tahun 2015-2019.

Di akhir sidang, Ketua DPR Setya Novanto memberikan pidato penutup masa sidang. Ia memberikan pengumuman soal masa reses kali ini.

"Saya umumkan ke seluruh rakyat Indonesia mulai besok masuk masa reses dari 16 Desember 2016 sampai 9 Januari 2017," kata Novanto.

(ear/dnu)